MALANG--Pakar Ilmu Pemerintahan dari Universitas Muhammadiyah Malang (UMM), Prof Dr Mas'ud Said, menyarankan supaya pengangkatan wakil menteri di beberapa departemen strategis dan areanya "berat", tidak diusung dari partai politik (parpol).
"Jabatan wakil menteri ini bukan jabatan politis, sehingga harus diangkat dari jabatan karier minimal dari eselon II yang benar-benar kapabel, memiliki integritas dan kemampuan mumpuni di bidangnya masing-masing," tegas Mas'ud ketika diminta pendapatnya terkait rencana pengangkatan jabatan wakil menteri di Malang, Kamis (29/10).
Ia mengakui, pengangkatan (penunjukan) adanya wakil menteri untuk beberapa departemen strategis tersebut merupakan hal baru dalam sejarah pemerintahan di Indonesia. Pengangkatan jabatan wakil menteri tersebut tidak menyalahi atau melanggara Undang-Undang (UU) yang berlaku.
Menurut mantan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik (FISIP) UMM itu, ada tiga pertimbangan mendasar pengangkatan wakil menteri departemen strategis itu. Pertama, sebagai upaya untuk mengakomodasi dan memberi kesempatan bagi kader-kader yang berpotensi di masing-masing departemen.
Alasan kedua, sebagai langkah efektivitas bagi para menteri yang kinerjanya cukup berat dan mobilitasnya tinggi, termasuk yang penganggarannya juga tinggi seperti Menteri Pendidikan Nasional (Mendiknas), Menteri Keuangan dan Menteri Kesehatan.Ia mencontohkan, Departemen Pendidikan Nasional (Diknas) yang mendapatkan anggaran triliunan rupiah itu harus didampingi seorang wakil, sehingga dana itu akan lebih maksimal kalau ditangani berdua (menteri dan wakilnya), karena beban kerja seorang menteri juga tidak terlalu berat.
Sedangkan alasan ketiga, lanjutnya, wakil menteri nantinya mampu mem-"back up" kinerja menteri dengan cara pendelegasian secara proporsional, sehingga departemen tersebut benar-benar bisa bekerja lebih baik dan maksimal. Sementara itu, para menteri yang diangkat dari latar belakang parpol, tegas Mas'ud, harus mampu menyesuaikan diri dan menjadi birokratis yang secara otomatis menanggalkan semua atribut parpolnya.
"Oleh karena itu, wakil menteri harus diangkat dari kader-kader birokrat atau jabatan karier dari masing-masing departemen, sehingga ada keseimbangan. Apalagi wakil menteri ini bukan jabatan politis," kata Mas'ud. ant/taq
