Plus Minus Golkar Koalisi dengan PDIP

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Koalisi politik Golkar dengan PDIP memiliki nilai plus, sekaligus minus. Pakar politik Universitas Padjajaran, Muradi, Ph.D, menyatakan dua partai ini sama - sama lahir dari rahim orde baru. Keduanya sama - sama dibesarkan dalam era setelah kepresidenan Bung Karno.

Dalam level legislatif, Golkar dan PDIP sepuluh tahun terakhir memiliki kesamaan pandangan politik menyikapi kebijakan pemerintah. Dalam kasus Century misalkan, keduanya sama - sama mengkritik dengan mendukung hak angket. Dalam hal kenaikan harga BBM juga demikian. "Memang ada chemistry-nya," jelas Muradi, saat dihubungi, Kamis (15/5).

Namun demikian, pihaknya mengimbau untuk hati - hati. Golkar adalah partai yang memiliki faksi - faksi yang kerap berseberangan. Meskipin ketua umum sudah mengeluarkan perintah, belum tentu faksi - faksi dibawahnya menuruti. Golkar adalah partai yang banyak memiliki tokoh. Masing - masing memiliki loyalis sendiri yang siap bersikap.

Hal ini menyebabkan Golkar sulit dikendalikan. Muradi menyatakan, SBY dengan Demokrat sudah merasakan bagaimana berkoalisi dengan Golkar selama 10 tahun. Meskipun berkoalisi, kebijakannya di pemerintah selalu mendapat perlawanan di legislasi. Golkar dengan keras menghajar kebijakan pemerintah yang seharusnya didukung. "Saya rasa ini menjadi hambatan tersendiri," jelasnya. 

Pengamat politik Universitas Muhammadiyah Malang, Yana Syafrie, mengatakan, wajar kalau Golkar berkeinginan merapat ke PDIP. Apalagi peluang Jokowi menang lebih besar ketimbang Aburizal Bakrie. Menurut dia, dukungan partai kepada calon, seperti dukungan Golkar ke capres Jokowi, bisa berjalan dengan baik kalau mesin politiknya juga jalan.

Saat pileg, mesin Golkar berjalan, termasuk PKS yang cukup massif. Namun, untuk pilpres belum tentu, mengingat bukan kader Golkar yang diusung. Kader Golkar belum tentu bergerak memaksimalkan pilpres. Itu tercermin pada Pemilu 2004 dan 2009. "Jika Golkar ini dua kaki, hitung-hitungannya yang penting masuk pemerintahan, jelas jauh dari signifikan," kata pimpinan pusat Pemuda Muhammadiyah ini.

Menurutnya, Golkar lebih fokus kepada yang memimpin pemerintahan. "Partai ini tetap masuk gerbong pemerintahan. Dalam kamus Golkar tidak ada istilah oposisi," jelas Yana. Setidaknya Golkar akan tetap mendapatkan kursi dari sekian posisi di kabinet. Partai ini akan melakukan bargaining dengan perolehan kursi yang didapat.

Jika Golkar mendukung Jokowi, secara hitungan di atas kertas memang bisa menambah suara dari Jokowi. Namun, itu bisa saja tidak terjadi. Karena konteks pilpres berbeda dengan pileg. Pilpres dinilainya cenderung yang dilihat adalah sosok capres-cawapres. Kalau publik yang sebelumnya memilih Golkar tapi tidak suka dengan Jokowi, bisa saja mereka mengalihkan dukungannya ke Prabowo Subianto.