PWM Jatim Siap Kembangkan Perbankan Syariah
KBRN, Malang : Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jawa Timur (PWM Jatim) siap untuk mengembangkan perbankan syariah. PWM Jatim harus menjadi pioner dalam bergerak dalam aspek jihad ekonomi. Bagaimana Muhammadiyah bisa memulai dengan modal sekecil-kecilnya dan menghasilkan sebanyak-banyaknya.
Hal itu diungkapkan Sutrisno Lukito, Pendiri Lembaga Ekonomi Umat pada rapat koordinasi Perbankan Muhammadiyah dan penerapan sistem ISS yang digelar di Rayz Hotel Universitas Muhammadiyah Malang (UMM), Rabu (12/4/2023). Dalam momen ini, juga dihadiri sejumlah tokoh dan ahli untuk berdiskusi terkait ekonomi, termasuk pengembangan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS).
“BPRS yang dibentuk akan menjadi cikal bakal Bank Muhammadiyah di masa depan. Namun harus ada target yang dibuat dan dituju. Misalnya dengan modal Rp 400 miliar, dalam dua tahun harus menghasilkan empat triliun rupiah. Saya rasa target itu sangat realistis mengingat jaringan Muhammadiyah yang begitu besar. Ini menjadi modal yang luar biasa,” kata Sutrisno.
Ia juga menjelaskan bagaimana aplikasi keuangan yang terousat akan memberikan kemudahan.
“Misalnya saja pembayaran rumah sakit Muhammadiyah bisa dilakukan lewat aplikasi Bank Muhammadiyah. Begitu juya dengan pembiayaan obat, sekolah, dan lain sebagainya,” tuturnya.
Wakil Ketua Bidang Pemberdayaan Masyarakat, UMKM, dan Industri Halal PWM Jatim, Dr. Nazaruddin Malik, M.Si. menambahkan bahwa Muhammadiyah sudah sangat baik dalam memberikan solusi di aspke kesehatan, pendidikan, dan sosial.
“Maka, saat ini Muhammadiyah harus melebarkan sayapnya untuk pengembangan ekonomi yang mana tujuannya untuk mengatasi persoalan ketimpangan ekonomi di masyarakat,” ujar Malik.
“Bukan hanya seminar-seminar ekonomi saja, tapi benar-benar bisa memberikan kontribusi dan terobosan untuk mensejahterakan umat,” tambah pria yang juga wakil rektor II UMM.
Sementara itu Ketua PWM Jatim, Dr. dr. Sukadiono MM. mengatakan bahwa PWM Jatim harus bisa menjadi pioner dan percontohan bagi warga Muhammadiyah lainnya. Apalagi jihad ekonomi juga sudah ditegaskan pada Muktamar Muhammadiyah di Makassar beberapa tahun lalu.
“Saat ini jihad ekonomi yang digalakkan masih belum maksimal. UMM mungkin sudah mengambil peran dalam implementasi jihad ekonomi dengan unit-unit bisnisnya. Maka, hal itu harus ditularkan ke perguruan tinggi Muhammadiyah (PTM) dan pimpinan daerah Muhammadiyah (PDM) lainnya agar semakin memberikan manfaat,” katanya.
Sukadiono juga menegaskan, dalam berjihad ekonomi harus melihat berbagai potensi yang dimiliki masing-masing daerah. Misalnya saja di Jombang yang kini sedang mengembangkan peternakan ayam petelur yang bekerjasama dengan BPRS UMM dalam menjalankannya.
“Hal itu bisa ditiru oleh teman-teman Muhammadiyah lain,” tandasnya.
