Prof Dr Dra Vina Salviana Darvina Soedarwo MSi. (ws10)
Malang, SERU.co.id – Realitas problema kehidupan perempuan menjadi masalah yang tak kunjung selesai. Menghiasi berita di surat kabar dan media lokal maupun nasional. Politisi perempuan seolah tak bisa membawa aspirasi dan kepentingan perempuan.
Guru Besar bidang Sosiologi Universitas Muhammadiyah Malang (UMM), Prof Dr Dra Vina Salviana Darvina Soedarwo MSi mengatakan, ada kemunduran kualitas politisi perempuan Indonesia dibandingkan para pahlawan perempuan. Jumlah politisi perempuan di parlemen masih jauh dari harapan.
“Kita lihat pada pemilu legislatif 2019, 120 dari 575 DPR RI perempuan. Jumlah tersebut belum mencapai 20,87 persen. Sementara anggota legislatif tingkat daerah juga belum mencapai 30 persen,” seru Prof Vina, saat pengukuhan guru besar, Sabtu (6/1/2024).
Persentase keterpilihan perempuan selama 4 pilkada serentak (2015, 2017, 2018 dan 2020) hanya 8,9 persen. Juga hanya ada 92 perempuan (8,49 persen) menjadi kepala dan wakil kepala daerah. Jumlah tersebut masih jauh dari harapan.
“Ada kendala sosial-politik-kultural pada politisi perempuan, dimana perempuan selalu identik dengan melahirkan, membesarkan anak, bertanggungjawab pendidikan anak. Meskipun saat ini sudah ada PKK, kelompok pengajian, Dharma Wanita. Itu hanya ekspresi motherhood yang bersifat, seperti pengorbanan ibu kepada anaknya,” terang Prof Vina.
Prof Vina saat pengukuhan guru besar di GKB IV UMM. (ws10)
Untuk itu, perlu model pendidikan politik partisipatif integratif plus bagi generasi emas. Mengingat politisi perempuan yang akan datang tumbuh dari generasi emas (gen Z).
“Sebaiknya di keluarga diberikan pemahaman pentingnya menghargai pendapat. Di bangku sekolah juga perlu dikembangkan model demokrasi deliberatif berbasis kearifan lokal,” lanjut Prof Vina.
Lebih lanjut, model pendidikan politik partisipatif integratif berbasis civil society juga penting. Model ini diawali sejak kader masuk partai politik, kemudian diberi pendidikan politik. Kader mengikuti seluruh pengkaderan formal dan memiliki bekal melalui pengkaderan non formal.
“Seorang kader partai membawa misi organisasi hingga paripurna. Untuk itu, pimpinan partai politik membuat platform partai politik yang sensitif gender. Hasilnya terbentuk politisi yang memiliki sikap sensitivitas gender, berguna saat berada di ranah eksekutif maupun di legislatif,” tutup Prof Vina. (ws10/rhd)
