PRESIDEN Jokowi akhirnya melantik Komjen Tito Karnavian sebagai kepala Polri menggantikan Jenderal Badrodin Haiti. Pergantian kali ini relatif lancar tanpa gejolak, dibanding pergantian sebelumnya yang menimbulkan kegaduhan politik. Kala itu, Presiden mengajukan Komjen Budi Gunawan yang kemudian disetujui secara aklamasi oleh DPR.
Tapi kemudian muncul penolakan dari masyarakat. Meskipun sudah disetujui DPR, Presiden tetap mendengar suara masyarakat dan mengganti Budi Gunawan dengan Badrodin Haiti.
Pergantian ini menghentikan kontroversi yang menyita banyak energi. Dalam pergantian kali ini Presiden benar-benar menggunakan haknya untuk memilih pembantu tanpa intervensi politik mana pun yang biasanya sarat kepentingan. Banyak faktor yang menyebabkan penggantian kepala Polri kali ini lebih smooth dibanding sebelumnya.
Pertama, figur yang dimunculkan Presiden bisa diterima semua pihak, terutama legislatif yang menyatakan tidak menemukan catatan mencurigakan dari calon kepala Polri. Kedua, sikap kritis legislatif berkurang terhadap eksekutif karena berbagai kasus yang menimpa para wakil rakyat, terutama masalah korupsi. Secara institusi, partai-partai yang kritis kepada pemerintah sudah tidak ada sejalan dengan hilangnya kelompok oposisi terhadap pemerintah.
Secara personal, anggota DPR yang kritis juga mulai mendapat tekanan terutama dari partainya sendiri. Fahri Hamzah yang selama ini sangat kritis kepada pemerintah harus menerima konsekuensi dikeluarkan dari partai. Tito merupakan sosok yang cocok untuk memimpin Polri saat ini berdasarkan pengalamannya saat menduduki sejumlah jabatan penting.
Kisah sukses dan prestasi moncer membuatnya bisa diterima dengan baik oleh pihak eksternal. Masalah yang dihadapi Tito justru di internal, karena pengangkatannya sebagai kepala Polri melangkahi empat angkatan di atasnya. Pengangkatan Tito juga di luar kebiasaan Polri yang berdasarkan senioritas dan kepangkatan.
Tapi Jokowi tampaknya ingin out of the box, melawan tradisi urut kacang yang selama ini melekat kuat di tubuh Polri sekaligus memutus mata rantai yang membelit institusi itu. Pemilihan kepala Polri kali ini juga terbebas dari berbagai kepentingan yang bisa mengganggu kinerja, karena selalu terbelenggu kepentingan.
Reformasi Polri
Saat ditetapkan sebagai calon kepala Polri, program yang ingin dilaksanakan Tito adalah reformasi internal Polri. Program yang sama sebenarnya juga sudah disampaikan para pendahulunya, tapi sampai saat ini belum menampakkan hasil signifikan. Reformasi Polri berjalan di tempat. Banyak yang berharap kali ini reformasi itu tidak sekadar retorika, tapi dilaksanakan sungguh-sungguh.
Sebenarnya bisa dipahami jika reformasi yang dicanangkan para pendahulunya tidak berjalan maksimal, karena masa jabatan mereka hanya pendek. Karena sistem urut kacang, banyak kepala Polri yang menjabat dalam waktu singkat karena terbentur masa pensiun. Rata-rata mereka menjabat dua tahun. Dalam kurun waktu tersebut agak sulit melaksanakan program jangka panjang.
Pada masa-masa itu para pejabat lebih banyak berpikir apa yang akan dilakukan setelah pensiun. Kondisi yang berbeda dialami Tito, ketika dia menjadi kepala Polri pada usia yang relatif muda, sehingga punya banyak waktu melaksanakan programnya. Kalau melihat usianya sekarang, dia akan pensiun pada 2022.
Itu artinya sampai berakhirnya masa jabatan pertama Presiden Jokowi, dan kalau Jokowi terpilih pada periode kedua, Tito masih aktif. Dengan masa jabatan panjang ini sebenarnya tidak ada alasan program reformasi Polri tidak terealisasi. Dengan kemampuan dan pengalaman mumpuni dan waktu yang cukup seharusnya program itu bisa dijalankan dan sukses.
Tentu ada satu lagi syarat yang sangat penting, Polri harus didukung personel yang bisa diandalkan. Sebagai lembaga dengan sistem yang baik, Polri memiliki banyak perwira dengan kemampuan dan integritas tinggi untuk berkomitmen memajukan lembaganya.
Dibutuhkan kejelian dan sikap arif pemimpin Polri untuk memilih personel yang akan masuk dalam timnya. Memilih anak-anak muda dengan prestasi tinggi bukan sesuatu yang salah, tapi meninggalkan sama sekali para senior bisa menimbulkan masalah. Suka tidak suka, jujur saja, penunjukan Tito menimbulkan perasaan tidak enak kalangan seniornya.
Meninggalkan empat angkatan senior di belakang bisa menjadi beban, bahkan berubah menjadi masalah, kalau tidak disikapi hati-hati. Reformasi sepertinya sangat enak dan manis didengar tapi bukan sesuatu yang mudah dilaksanakan, karena masih banyak yang suka berada pada zona nyaman.
Inilah yang akan menjadi tantangan Tito sebagai kepala Polri dalam mewujudkan programnya. Sebenarnya tuntutan masyarakat terhadap Polri tidak terlalu muluk. Yang penting bagaimana Polri bisa memberi pelayanan baik kepada masyarakat. Masalah pelayanan kepada masyarakat inilah yang sebenarnya harus menjadi perhatian utama para pemimpin Polri, apalagi masyarakat memiliki ekspektasi yang tinggi terhadap Tito.
Selama ini alasan klasik yang digunakan adalah rasio jumlah penduduk dan jumlah polisi yang tidak imbang. Menurut PBB, rasio ideal jumlah polisi dan penduduk adalah 1 : 350, sedangkan di Indonesia 1 : 675.
Kondisi ini tidak bisa dijadikan sebagai alasan untuk tidak memberi layanan yang baik kepada masyarakat. Meskipun jumlahnya sedikit memiliki kemampuan profesional yang tinggi, tidak masalah. Tentu Tito sudah punya formula khusus bagaimana mereformasi Polri agar mampu memenuhi harapan masyarakat. (57)
— Husnun N Djuraid, dosen Universitas Muhammadiyah Malang.
