MALANG - Pemerintah Kota Batu berkeinginan mewujudkan kota ini sebagai kota agropolitan. Untuk merealisasikan hal tersebut, Pemerintah Kota Batu menggandeng Universitas Muhammadiyah Malang (UMM). Sebab, perlu ada penataan di berbagai bidang di tubuh Pemerintah Kota Batu. Penataan itu, menurut Ketua Bappeda Kota Batu Ir Budi Santosa MS, tidak hanya dalam hal pelayanan terhadap publik, tapi juga berkaitan dengan sarana dan prasarana, termasuk juga kondisi secara geografis di Kota Batu masih perlu ditata lagi.
Apalagi kalau dikaitkan dengan banyak lahan kritis, termasuk hutan lindung yang perlu dipikirkan dan dibenahi. "Di Batu ada hutan lindung, hutan produksi, dan hutan konservasi tapi semuanya digolongkan sebagai hutan lindung seluas 11.237 hektare. Dari sejumlah itu yang kritis lebih dari 50 persen. Kekritisan itu mengakibatkan kondisi sumber mata air yang sebelumnya berjumlah 111 mata air, kini tinggal separonya karena titik air itu sudah mati. (jo-83t)
