Foto Istimewa
JAKARTA, suaramerdeka.com – Salah kaprah apabila berbagai pihak mengatakan Koalisi Merah Putih (KMP) yang merupakan oposisi pemerintah saat ini sudah bubar meski, Golkar dan PPP menyatakan mendukung pemerintah. Begitu disampaikan Direktur Eksekutif Renaissance Political Research and Studies (RePORT), Hikmawanto.
Dijelaskan, secara hitungan matematika, mayoritas anggita DPR berasal dari koalisi pendukung pemerintah. Seperti masuknya PAN (49), Golkar (91) dan PPP (39), membuat suara parpol pendukung pemerintah menjadi 387 suara atau 70.36 persen.
“Lantas esensi sebuah partai mendukung pemerintah sendiri di mana? Tidak lain adalah kekuasaan. Karena salah satu poin dari politik adalah distribusi kekuasaan,” ujar Hikmawanto, Selasa (9/2).
Meski parpol pendukung pemerintah tanpa embel-embel meminta jatah kursi kabinet, menurutnya, loyalitas parpol pendukung pemerintah hanya bisa terjadi ketika mendapatkan jatah kursi.
Apalagi, untuk mengamankan suara di parlemen. Menurutnya, dukungan parlemen terhadap pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Jusuf Kalla, tidak akan riil walau sudah ada deklarasi mendukung pemerintah.
“Jalan satu satunya adalah kader politik di ajak masuk ke dalam kabinet, tanpa itu, dukungan partai politik di parlemen akan setengah hati bisa- bisa menjadi duri dalam daging,” katanya.
Dukungan Golkar dan PPP, menurutnya bukan garansi kalau kebijakan pemerintah di parlemen akan berjalan mulus.
Kalau dukungan parlemen belum riil diberikan, tentu bisa menimbulkan kegaduhan. Sementara Presiden Jokowi sendiri, tidak menginginkan kegaduhan itu terjadi.
Dia mencontohkan, saat era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Distribusi kekuasaan harus dibagi merata ke semua pendukung. Tujuannya agar potensi kegaduhan politik bisa dikendalikan.
Saat SBY saja masih ada yang kritis dan berbeda paham, walau sudah ada jatah kursi kabinet. Apalagi, lanjut alumnus Universitas Muhammadiyah Malang ini, kalau belum dapat kursi.
“Untuk itu wajib rasanya akomodir parpol pendukung dengan memasukan ke dalam kabinet pemerintahan, sekaligus sebagai penyemangat partai lama yang sudah lebih dulu menempatkan kadernya untuk segerah berbenah,” kata Hikmawanto.
(vvn/CN19)
