SURYA Online, MALANG – Usulan tim Jokowi membentuk Kementerian Maritim mendapat tentangan dari Masyarakat Akualtur Indonesia (MAI). Organisasi masyarakat di bidang perikanan ini menolak usulan tersebut dengan alasan potensi ikan dan laut Indonesia telah tumbuh pesat.
Penolakan tersebut disampaikan Sekertaris Jenderal MAI, Agung Sudaryono dalam kuliah umum berjudul ‘Pembangunan Sektor Akualtur sebagai Penggerak Ekonomi Bagi Kemakmuran Bangsa’ di Dome Universitas Muhammadiyah Malang (UMM), Kamis (25/9/2014) siang.
Menurut dia, ada tujuh alasan penolakan MAI atas terbentuknya Kementerian Maritim, yakni pembangunan sector kelautan atau maritim Indonesia akan mengeluarkan dana pembangunan yang besar dan melibatkan multi sector, yakni perhubungan, pariwisata dan lainnya.
Alasan berikutnya, karena sektor perikanan Indonesia adalah sector yang strategis dan potensial untuk menyumbang devisa negara serta menambah lapangan pekerjaan masyarakat.
Alasan ketiga, sector perikanan merupakan sektor yang berhubungan langsung dengan bidang kelautan. Alasan keempat, karena perkembangan sector perikanan yang maju pesat, alasan kelima, karena banyak negara maju memasukan bidang kelautan dan perikanan dalam satu Kementerian.
Alasan keenam, karena perguruan tinggi juga membangun Fakultas Perikanan dan Kelautan untuk memajukan potensi bahari Indonesia, lalu alasan ketujuh karena perubahan Kementerian akan berdampak pada mandeknya progam kerja.
“Selain itu Kementerian Kelautan dan Perikanan adalah gagasan maju Gus Dur setelah melihat potensi Indonesia. Apabila perikanan, diletakkan di satu Kementerian bersama Pertanian dan Peternakan maka ini adalah langkah mundur Indonesia,” ungkap Agung dalam seminar tersebut.
