TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA -- Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam visi misinya akan mengganti beras untuk masyarakat miskin dengan e-Money. Tujuannya e-Money diberlakukan sebagai pengaman sosial untuk masyarakat kurang mampu.
Pakar pangan dari Universitas Muhammadiyah Malang (UMM), Suyanto menilai e-Money belum tentu untuk membeli beras dan kebutuhan pangan. Pasalnya tidak ada pengawasan khusus yang dibentuk oleh pemerintah untuk e-Money.
"Apa yakin uangnya untuk beli beras, kan belum tentu," ujar Suyanto di diskusi publik stop liberalisasi beras, Senin (15/12/2014).
Selain itu Suyanto memaparkan bahwa masyarakat lansia belum tentu mengerti cara pemakaian e-Money tersebut. Hal itu menurut Suyanto memerlukan edukasi khusus untuk e-Money khususnya masyarakat pendidikan rendah dan lansia.
"Bagaimana mau beli yang embah-embah? Masih sulit untuk menerapkan e-money," papar Suyanto.
Ketua Perhimpunan Ekonomi Pertanian Indonesia (Perhepi) Bayu Krisnamurthi menambahkan bahwa beras raskin bisa berpotensi menimbulkan pasar bebas, sehingga harga pangan tergantung dari sistem permintaan di pasar yang berlaku. "Raskin untuk menghindari pangan pokok rakyat dari resiko pasar bebas," ujar Bayu.
