KOMPAS.coom -
Tercatat, lebih dari 50 politisi Demokrat di parlemen menyatakan menolak untuk hadir dalam pengambilan sumpah Trump sebagai presiden AS ke-45.
Hal ini terkait perselisihan antara presiden terpilih itu dengan aktivis hak-hak sipil dan anggota Kongres, John Lewis.
Berikut ini adalah empat hal tentang aksi boikot terhadap upacara pelantikan Trump.
1. Mengapa ada boikot?
John Lewis adalah figur perjuangan hak-hak sipil AS yang sangat dihormati, dan tokoh perjuangan 1960 terakhir yang masih hidup.
Ia memicu kontroversi pada Jumat lalu ketika menyebut kemenangan Trump tidak sah karena dugaan keterlibatan Rusia dalam pemilihan presiden.
Presiden terpilih membalas di Twitter, dengan menyebut anggota parlemen dari Georgia itu sebagai orang yang "hanya bicara, bicara, bicara - tidak ada tindakan atau hasil."
Komentar inilah yang memicu gelombang kemarahan dari orang-orang yang mengatakan tokoh berusia 76 tahun itu sudah membuktikan perjuangannya, dengan tindakan nyata lebih dari siapa pun.
Lantas, puluhan anggota Kongres telah mengumumkan sikap mereka untuk memboikot acara pelantikan itu.
"Saya tidak akan merayakan orang yang mengkhotbahkan politik perpecahan dan kebencian," Keith Ellison, anggota Kongres dari Minnesota.
"Absen dari pelantikan @RepJohnLewis pahlawan hak-hak sipil. Tanggung jawab yang sangat besar untuk menjadi POTUS (President of the United States). Saya menghormati jabatan itu, tapi tidak bisa mentoleransi sikap tidak hormat."
Kicauan itu ditulis anggota parlemen yang mewakili Maryland Anthony G Brown.
Jumlah tokoh yang memboikot bertambah lebih dari 40 selama liburan Martin Luther King lalu. Namun, hal itu tidak membuat Trump berhenti menyerang ikon hak-hak sipil John Lewis.
Trump bahkan pada Selasa (17/1/2017) berkicau di Twitter, Lewis telah memberikan pernyataan palsu bahwa dia akan absen untuk pertama kali dalam pelantikan Presiden AS sejak terpilih di Kongres pada tahun 1987.
"Salah (atau dusta)!" Trump bercuit, dan mengatakan Lewis juga meluputkan pelantikan George W Bush pada tahun 2001.
Kantor Lewis pun mengakui, bahwa Lwis memang tak menghadiri upacara pelantikan Bush.
"Ketidakhadirannya pada saat itu juga merupakan suatu pernyataan," kata Jurubicara Brenda Jones.
"Dia tidak percaya hasil pemilihan itu, termasuk kontroversi di sekitar hasil di Florida dan intervensi yang belum pernah terjadi sebelumnya dari Mahkamah Agung AS."
2. Pernahkah boikot terjadi sebelumnya?
Meskipun segala sesuatu terkait dengan Presiden Donald Trump tampaknya belum pernah terjadi sebelumnya, namun boikot bukan pertama kalinya terjadi.
Menurut sejarawan Brooks Simpson dari Universitas Arizona, 80 anggota parlemen absen dari upacara pengambilan sumpah Richard Nixon tahun 1973.
John Lewis, anggota Kongres yang lantang mengritik Trump dan berencana untuk tinggal di rumah pada hari pelantikan Jumat mendatang, juga absen dari acara pengambilan sumpah George W Bush tahun 2001.
Dia absen bersama dengan sejumlah anggota Kongres dari Kaukus Kulit Hitam.
Memang, tak ada yang bisa dibandingkan dengan sorotan media saat ini atas protes politisi yang diperkuat dengan reaksi cepat akun Twitter Donald Trump terhadap kritik.
Pertunjukan boikot pelantikan mungkin bisa menjadi momen menyenangkan bagi kaum liberal dengan sejumlah agenda politik mereka.
Namun, keberhasilan mereka akan tergantung pada bagaimana menemukan cara untuk memecah politikus Partai Republik, bukan justru membuat mereka menemukan momentum untuk makin memperkuat diri.
3. Adakah yang lain yang turut memboikot?
Diperkirakan antara 800.000 hingga 900.000 orang akan membanjiri ibu kota negara pada hari Jumat untuk pelantikan itu.
Namun tidak jelas apakah mereka akan berada di sana dalam perayaan atau protes. Demikian pernyataan dari sejumlah pejabat terkait.
Pelantikan Presiden Barack Obama delapan tahun lalu menarik 1,8 juta orang untuk datang ke Washington dan turut merayakan pengambilan sumpah.
'Tingkat antusiasme' dan permintaan kamar hotel belum mencapai tingkat seperti pelantikan sebelumnya.
Informasi itu diungkap Elliott Ferguson, presiden Destination DC, sebuah biro konvensi dan pariwisata Washington .
Justru sebaliknya, beberapa hotel malah mengurangi persyaratan minimum menginap dari empat malam menjadi hanya dua malam.
Menurut Ferguson, hotel-hotel lain hanya terisi 50 persen, tapi hotel kelas atas ternyata mendapatkan pemesanan lebih.
"Ini jauh, jauh lebih rendah dari yang diperkirakan orang untuk suatu pelantikan presiden di masa jabatan pertama," kata Ferguson pula.
Pelantikan Trump terjadi di tengah kondisi yang disebut sebagai perpecahan AS setelah pemilihan presiden.
Meskipun Trump menyapu electoral college, lawannya, Hillary Clinton memenangkan suara populer dengan keunggulan hampir 2,9 juta pemilih.
4. Bagaimana angka dukungan untuk Trump?
Jajak pendapat baru-baru ini juga menunjukkan tingkat dukungan untuk Trump paling rendah dalam sejarah untuk suatu transisi kepresidenan.
Sebuah jajak pendapat terbaru ABC News/Washington Post menunjukkan, hanya 40 persen orang AS yang melihat Trump secara positif.
Capaian itu jauh dari capaian 79 persen yang pendapat postitif terhadap Presiden Barack Obama pada tahun 2009.
Sebuah survei CNN/ORC dirilis, Selasa, juga menunjukkan Trump hanya mendapat 40 persen peringkat persetujuan dibandingkan dengan 84 persen yang diperoleh Obama pada tahun 2009.
Jajak pendapat Gallup yang dilakukan dua minggu sebelum pelantikan menemukan 51 persen responden tidak setuju atas cara Trump menangani transisi kepresidenan.
Namun, presiden terpilih itu menepis hasil jajak pendapat. Dia menyebutnya hasil itu palsu dan patut dicurangi.
Trump pun bersikeras bahwa orang-orang bakal berbondong-bondong datang ke Washington dalam jumlah yang besar dan memecahkan rekor.
Sebelumnya, sekitar 200.000 orang diperkirakan berkumpul sehari sesudah pelantikan untuk acara Pawai Perempuan di Washington, DC.
Hampir 200 organisasi dan kelompok aktivis menyatakan akan mendukung pawai itu.
Acara itu diselenggarakan sebagai unjuk rasa untuk kesetaraan ras dan jenis kelamin, layanan kesehatan terjangkau, hak aborsi dan hak bersuara.
Masalah-masalah itu dirasa berada di bawah ancaman saat Presiden Donald Trump mulai memimpin pemerintahan.
| Editor | : Glori K. Wadrianto |
| Sumber |
: BBC Indonesia, |
