 |
|
Pemimpin Korea Utara, Kim Jong-Un dan istrinya, Ri Sol-ju (REUTERS/KCNA)
|
VIVAnews - Mengatasi keterbatasan pangan dan malnutrisi warga, pemerintahan komunis Korea Utara akan melakukan reformasi di bidang pertanian. Langkah reformasi ini akan menggairahkan pasar pangan di negara tersebut, sekaligus menguntungkan petani.
Hal ini disampaikan oleh sumber pemerintahan Korut yang dikutip Reuters, Senin 24 September 2012. Dia mengatakan, pemerintahan Kim Jong-un akan mulai meliberasisasi hasil pertanian. Selain untuk mengatasi kelaparan, diharapkan langkah ini juga mampu meningkatkan perekonomian.
Dalam reformasi nanti, para petani diperbolehkan menjual hasil tani ke pihak swasta. Sebelumnya sejak tahun 2005, petani Korut diwajibkan jual hasil tani mereka pada negara, yang harganya jauh lebih kecil dari harga pasaran.
"Petani akan diberikan insentif untuk bercocoktanam. Mereka boleh menjual di pasar sekitar 30-50 persen dari hasil panen, tergantung wilayahnya," kata sumber yang enggan disebutkan namanya ini.
Mustahil untuk mengkonfirmasi informasi itu, karena Korut sangat tertutup dan terisolasi. Namun, sumber Reuters ini dapat dipercaya. Sebelumnya, dia membocorkan tes nuklir tahun 2006 sehari sebelum tes itu dilakukan.
Korut mengalami bencana kelaparan pada tahun 1990an. Sampai saat ini, perekonomian Korut belum juga pulih dari keterpurukan. Menurut PBB, sepertiga populasinya dilaporkan kekurangan nutrisi. Korut butuh sekitar lima juta ton gandum dan kentang untuk konsumsi warga. Namun, sejak tahun 1990an, panen tahunan Korut hanya sekitar 3,5-4,7 juta ton.
Selain mereformasi pertanian, Kim Jong-il juga akan menugaskan para tentara untuk bertani. Hal ini terinspirasi dari Korps Produksi dan Konstruksi Xinjiang di China yang dibentuk tahun 1954 silam. Berkat korps ini, Xinjiang menjadi salah satu kota terbesar di China dengan pemasukan miliaran dolar per tahun.
