 |
|
Komite Palestina Gerakan Non Blok (GNB) di Amman, Yordania.
|
VIVAnews - Indonesia bersama dengan 12 negara anggota Komite Palestina Gerakan Non Blok (GNB) lainnya bersatu dalam mengutuk tindakan semena-mena Israel yang telah menghalangi penyelenggaraan KTM khusus Komite Palestina GNB di Ramallah, Palestina. Larangan Israel ini juga dialami Menteri Luar Negeri Indonesia, Marty Natalegawa.
Menurut keterangan dari Kementerian Luar Negeri RI, pertemuan tersebut sedianya akan diselenggarakan pada tanggal 5 Agustus 2012 guna menunjukkan solidaritas terhadap penderitaan bangsa Palestina sekaligus meninjau langsung situasi di lapangan sebagai akibat kebijakan Israel.
Namun, pertemuan akhirnya tidak dapat diselenggarakan karena penolakan Israel memberikan akses masuk ke Ramallah yang merupakan wilayah Palestina, kepada para delegasi Komite Palestina GNB.
"Tindakan Israel tersebut merupakan pelanggaran terhadap prinsip hukum internasional dan kewajibannya sebagai Otoritas Pendudukan (Occupying Power)," demikian penyataan Kemlu RI.
Tindakan Israel tersebut dianggap telah membuktikan sekali lagi kepada GNB dan masyarakat internasional mengenai kepedihan nasib bangsa Palestina dalam memperjuangkan kemerdekaan di tanah mereka yang telah diduduki sejak Juni 1967 dengan Jerusalem Timur sebagai ibukotanya.
Terhadap tindakan Israel tersebut, Komite Palestina GNB memilih untuk tidak tunduk pada tekanan Israel dan mengeluarkan posisi bersama yang dituangkan dalam Pernyataan Pers di Amman, Yordania, 5 Agustus 2012.
Alasan Lemah
Dalam pernyataan itu, Komite mengutuk dengan keras tindakan semena-mena Israel yang merupakan pelanggaran terhadap prinsip hukum internasional dan kewajibannya sebagai Occupying Power.
Israel, sebagai Otoritas Pendudukan (Occupying Power) menggunakan alasan yang lemah, bahwa beberapa negara anggota Komite tidak memiliki hubungan diplomatik dengan Israel, sekalipun kunjungan tersebut adalah ke wilayah Ramallah, di Palestina dan bukan ke Israel.
Komite menyesalkan dengan sangat mendalam kenyataan bahwa GNB tidak dapat menunjukkan solidaritas kepada bangsa Palestina melalui penyelenggaraan pertemuan GNB di Ramallah.
"Tindakan Israel hanya akan memperkuat tekad GNB untuk membantu rakyat Palestina memperoleh harga dirinya dan hak mendirikan negara (statehood). Komite meminta Biro Koordinasi GNB di New York untuk mempertimbangkan kejadian serius ini dan mengambil langkah yang tepat," lanjut pernyataan Komite.
Pertemuan Gerakan Non-Blok di Tepi Barat batal digelar karena Israel menolak mengeluarkan izin masuk pada empat negara peserta. Larangan ini salah satunya menimpa Menteri Luar Negeri Indonesia, Marty Natalegawa.
Pejabat Palestina, seperti dikutip Reuters, menyatakan utusan dari empat negara yakni Indonesia, Malaysia, Kuba dan Bangladesh dilarang masuk karena tak memiliki hubungan diplomatik dengan Israel. Atas larangan ini, menteri luar negeri dari Mesir dan Zimbabwe juga tak ikut masuk karena bersolidaritas.
