 |
| Pengungsi Suriah di Desa Al Marj, Lembah Bekaa, Lebanon. |
REPUBLIKA.CO.ID, BEIRUT-- Lebanon akan mengeluarkan kebijakan baru guna menangani arus besar pengungsi Suriah ke negeri itu, kata Menteri Urusan Sosial Lebanon Rashid Derbas, Kamis (10/4). Setelah pertemuan mengenai pengungsi Suriah yang dipimpin oleh Perdana Menteri Tammam Salam, Derbas mengatakan, "Pemerintah akan mengambil sikap tegas mengenai masalah pengungsi Suriah agar bisa menghadapi nasib buruk ini."
Ia mengatakan Lebanon menerima sebanyak 50.000 orang Suriah yang meninggalkan rumah mereka setiap bulan, atau satu orang setiap menit. "Menurut Komisariat Tinggi PBB Urusan Pengungsi pada Rabu (9/4), ada lebih dari satu juta pengungsi Suriah yang terdaftar secara resmi di Lebanon," katanya.
Derbas mengatakan negaranya telah memutuskan untuk menghadapi masalah itu "dari perspektif berbeda yang digunakan pada masa lalu, sebab Lebanon tak bisa memikul beban lagi sendirian, terutama bukan dari perspektif demografik, pendidikan dan kesehatan".
Namun menteri tersebut tak bersedia mengungkapkan panduan kebijakan baru itu, demikian laporan Xinhua yang dipantau Antara di Jakarta, Jumat pagi. "Penyelesaian yang ideal bagi Lebanon ialah pengungsi itu pulang ke negara mereka. Namun karena kebanyakan dari mereka telah kehilangan rumah mereka akibat aksi militer yang berlangsung, barangkali mendirikan kamp penampungan buat mereka akan menjadi penyelesaian yang layak dipertimbangkan."
"Penyelesaian ini tak bisa diterapkan tanpa persetujuan dari Pemerintah Suriah atau jika pengungsi tersebut menolak dipulangkan dalam kondisi saat ini," tambahnya.
Lebanon sejauh ini telah mensahkan kebijakan "perbatasan terbuka" untuk orang Suriah yang menyelamatkan diri dari kerusuhan yang berkecamuk di negeri mereka. Lebih dari 150.000 orang telah tewas dan jutaan orang kehilangan tempat tinggal di Suriah sejak konflik antara militer Suriah dan gerilyawan bersenjata meletus pada 2011.
