VIVAnews - Tersingkir akibat kudeta militer pada 1999, Nawaz Sharif hampir dipastikan kembali menjadi perdana menteri Pakistan setelah partainya menang Pemilu Minggu kemarin. Walau Partai Liga Muslim Pakistan (PMLN) yang dia pimpin tidak bisa menang mutlak, namun Sharif siap menggandeng partai-partai yang sepaham untuk membentuk pemerintahan baru.
Menurut kantor berita Reuters, dengan hasil pemilu parlemen yang cukup ketat, PMLN harus menggandeng partai-partai lain. Namun, sebisa mungkin, Sharif tidak ingin menggandeng dua rivalnya yang menduduki posisi dua dan tiga, yaitu Tehrik-i-Insaf (PTI) pimpinan Imran Khan dan Partai Rakyat Pakistan (PPP), yang dipengaruhi keluarga mendiang Benazir Bhutto.
Menurut hitung cepat sejumlah stasiun televisi lokal, PMLN diproyeksikan mendapat sekitar 130 dari 272 kursi Majelis Nasional. Bila menggandeng sejumlah partai kecil, maupun kandidat independen, PMLN bisa mendapat 137 kursi dan itu cukup untuk membentuk pemerintahan mayoritas.
Sekitar 60 persen dari total pemilih menggunakan hak suara mereka. Padahal, jelang Pemilu, rakyat diteror sejumlah aksi kekerasan dan serangan dari kaum fundamentalis, yang menewaskan sedikitnya 40 orang.
Sharif mengakui negaranya saat ini cukup "kacau" karena sering dilanda serangan dari kelompok fundamentalis Taliban, wabah korupsi, seringnya mati listrik, dan infrastruktur yang lemah. Dia pun bertekad untuk menyembuhkan ekonomi Pakistan yang masih rentan.
Memimpin pemerintahan bukanlah tugas baru bagi Sharif. Selama dekade 1990-an, Sharif sudah dua kali menjadi perdana menteri sebelum tersingkir melalui kudeta pimpinan Jenderal Pervez Musharraf, yang akhirnya menjadi Presiden Pakistan selama bertahun-tahun.
Sharif lolos dari penangkapan Musharaf dan mengungsi selama sekian lama di Arab Saudi. Kini justru Musharraf yang menjadi tahanan rumah setelah ditolak berkecimpung kembali ke gelanggang politik untuk kembali memimpin Pakistan.
Dikenal sebagai pendukung ekonomi pasar bebas, kalangan pengamat memperkirakan Sharif mungkin akan menerapkan privatisasi dan deregulasi untuk memancing pertumbuhan ekonomi Pakistan. Walau menyatakan Pakistan harus bangkit secara mandiri, politisi berusia 63 tahun itu juga menyatakan tidak tertutup kemungkinan negaranya perlu pinjaman lagi dari IMF untuk mengatasi krisis neraca pembayaran.
sumber : vivanews
