 |
| ilustrasi Presiden Sudan Selatan Salva Kiir (FOTO ANTARA/REUTERS/Eric Vidal ) |
Juba (ANTARA News) - Pejabat urusan kemanusiaan PBB di Sudan Selatan pada Jumat memperingatkan, tentara dan pemberontak harus melindungi warga dan pekerja bantuan atau berisiko konflik itu memburuk.
"Semua pihak dalam konflik itu memiliki tanggung jawab menjamin bahwa warga selamat dari perang tersebut, melakukan segala kemungkinan untuk memulihkan ketenangan dan menjamin hukum dan ketertiban ditegakkan," kata Toby Lanzer, koordinator urusan kemanusiaan PBB.
"Kami mengimbau kepada semua pihak membantu akses badan-badan bantuan kepada warga dan melindungi dan menghormati kegiatan-kegiatan kemanusiaan, para pekerja dan properti sepanjang waktu," katanya.
Hampir tiga pekan aksi kekerasan memaksa sekitar 200.000 orang meninggalkan rumah-rumah mereka dan ribuan orang tewas "berdampak pada ratusan ribu orang secara tidak langsung",kata Lanzer dalam satu pernyataan.
Sekitar 57.000 orang mengungsi di pangkalan pasukan pemelihara PBB.
Pasukan perdamaian PBB mengatakan pekan ini "tindakan kejam terus berlangsung" di seluruh negara yang memperoleh kemerdekaan dari Sudan tahun 2011, setelah puluhan tahun perang saudara.
Pasukan PBB melaporkan "pembunuhan di luar hukum terhadap para warga sipil dan tentara yang ditangkap" dan "penemuan banyak mayat" di ibu kota Juba serta kota-kota Bor dan Malakal.
Tempat terbesar warga diperlukan di Awerial di negara bagian Lakes, di mana sekitar 76.000 orang berada, banyak yang melarikan diri dari pertempuran seru di negara bagian Jonglei.
Oxfam, yang seperti dengan badan bantuan lain mengerahkan tim khusus untuk menangani permintaan orang-orang yang melarikan diri dari pertempuran, mengatakan pihaknya "mengutuk keras penggunaan tindakan kekerasan terhadap para warga sipil".
Ketua kebijakan luar negeri Uni Eropa Catherine Ashton juga menuntut perlindungan kepada semua warga sipil harus dihormati, dalam satu pernyataan yang disiarkan pada Jumat.
"Saya mendapat laporan tentang pelanggaran hak asasi manusia... setiap pelanggaran hak asasi manusia akan memikul tanggung jawab atas tindakan-tindakan mereka," katanya kepada AFP.
