 |
| Tzipi Livni. (AP/Sebastian Scheiner) |
Jerusalem (ANTARA News) - Perdebatan sengit terjadi dalam pertemuan mingguan kabinet Israel di Jerusalem pada Ahad (5/1), mengenai pembicaraan perdamaian dengan Palestina dan tingkat hasutan terhadap Israel di Pemerintah Otonomi Palestina, kata harian Haretz.
Kabinet Israel sebenar tidak dijadwalkan membahas topik itu lebih dulu, demikian jadwal yang disiarkan pekan lalu oleh Kantor Perdana Menteri, lapor Xinhua.
Namun Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mendorong topik itu dalam agenda pertemuan pada Ahad sebab itu sekarang adalah sikap resmi Israel melawan Pemerintah Otonomi Palestin di tengah memburuknya kondisi pembicaraan, dalam upaya Israel untuk mempengaruhi Kerry sementara ia melancarkan diplomasi ulang-alik antara kedua pihak, untuk memajukan proses tersebut.
Netanyahu mengatakan ia "meragukan" komitmen Palestina bagi pembicaraan perdamaian di tengah apa yang disebut hasutam terhadap Israel di dalam Pemerintah Otonomi Palestina.
Pada Ahad, selama pembahasan khusus, Menteri Pertahanan Moshe Yaalon --seorang "hawkish"-- mengatakan selama Palestina menolak untuk mengubah isi buku bacaan, tak ada perdamaian yang dapat diwujudkan antara kedua bangsa itu, kata harian Haaretz, sebagaimana dilaporkan Xinhua.
Namun, Tzipi Livni, tokoh "dovish" yang menjadi pemimpin perunding Israel dalam pembicaraan dengan Palestina, mengatakan hasutan terhadap Israel hanya mempertegas perlunya untuk mencapai penyelesaian diplomatik dengan dasar penyelesaian dua-negara.
"Itu adalah kenyataan rumit, tapi itu bukan alasan untuk berhenti berusaha ke arah kesepakatan," kata Livni.
"Hasutan Palestina adalah ancaman, mengerikan untuk mengajarkan kebencian kepada anak-anak. Jadi, saya tak memahami mereka yang ada di sini dan tak ingin mencapai kesepakatan. Tanggung jawab kita lah untuk bertindak dan mencapai penyelesaian, bukan menggerutu mengenai nasib kita dan mengeluh mereka membenci dan menyebar hasutan terhadap kita," tambah wanita pemimpin perunding itu.
Ia menambahkan konflik tersebut hanya bisa diselesaikan melalui penyelesaian damai dan hanya saat itu lah semua pihak bisa menangani masalah hasutan.
"Konflik itu hanya akan diselesaikan melalui kesepakatan dengan saling mengakui. Setelah itu baru mungkin untuk menuntut budaya perdamaian ditegakkan, dan hasutan akan dicegah," kata Livni.
Pada Ahad pagi, Menteri Luar Negeri AS John Kerry, sebelum meninggalkan Israel, mengatakan setiap kesepakatan perdamaian pada masa depan antara Israel dan Palestina mesti "adil dan seimbang".
Kerry mengunjungi wilayah tersebut pada akhir pekan lalu dalam babak baru diplomasi ulang-alik guna menyelamatkan pembicaraan yang memburuk antara Israel dan Palestina --yang dilanjutkan pada Juli. Ia juga berusaha menciptakan kerangka kerja bagi panduan kesepakatan sesungguhnya, termaasuk kerangka waktu.
"Presiden (Barack) Obama dan saya terikat komitmen untuk mengajukan gagasan yang adil dan seimbang, dan meningkatkan keamanan semua orang," kata Kerry di Tel Aviv, sebelum kepergiannya, demikian pernyataan dari Kedutaan Besar AS di Israel.
Ia menambahkan kedua pihak memiliki gagasan mengenai kompromi yang harus disepakati para pemimpin dalam waktu dekat guna memajukan kesepakatan.
