 |
| Polisi Hong Kong menahan perngunjuk rasa antidemokrasi. |
REPUBLIKA.CO.ID, HONG KONG -- Ribuan orang demonstrasi di Hong Kong mendesak para politisi menggunakan hak veto dalam reformasi usulan pemerintah Beijing, Senin (15/6). Pemerintah Cina akan mengusulkan kandidat pemimpin pada Rabu.
Proposal pemerintah Cina telah mengizinkan pemilihan umum secara langsung namun pemilihan kandidat tetap harus melalui panel pemerintah Cina. Aktivis pro demokrasi menyebutnya demokrasi palsu.
Dilansir Reuters, Senin (15/6), pengelola demonstrasi memperkirakan sekitar 50 ribu orang akan ikut unjuk rasa hari ini. Pada Ahad sore, orang-orang menyerukan demokrasi yang sesungguhnya. Mereka juga menginginkan politisi melakukan veto.
Seorang penulis Hong Kong, Louis Cheung berharap pemerintah mengubah proposal jadi lebih diterima masyarakat Hong Kong. "Tidak mungkin melakukan pemilu tanpa mempertimbangkan opini publik Hong Kong," kata Cheung.
Sementara juru bicara pemerintah Cina, Hong Lei mengatakan proposal tersebut sejalan dengan kondisi Hong Kong saat ini. Menurutnya, proposal tersebut dibuat berdasarkan keinginan dari kelompok-kelompok sosial dan sektor yang berbeda.
