 |
Jakarta - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menorehkan sejarah. Ia membuat aksi-aksi berani yang menuai dukungan dari rakyatnya mulai dari menolak memberikan grasi bagi terpidana mati narkoba hingga memerintahkan untuk menenggelamkan kapal-kapal pencuri ikan.
Gebrakan teranyar, Jokowi menolak mengampuni 64 pengedar narkoba yang divonis mati. Suami Iriana ini prihatin kasus-kasus narkoba bertahun-tahun tidak diputuskan 'nasib' grasinya. Padahal, kata dia, 40 hingga 50 orang termasuk generasi muda meninggal akibat narkoba setiap harinya.
Aksi berani lainnya dilakukan Jokowi saat memerintahkan agar kapal-kapal yang terbukti melakukan illegal fishing ditenggelamkan. Ia menanti aksi TNI AL dan Polri untuk bertindak tegas terhadap kapal-kapal asing pencuri ikan. Kapal-kapal pencuri ikan sudah ada yang ditenggelamkan, salah satunya dariVietnam.
Selain itu, Jokowi memerintahkan agar anggaran rapat dan perjalanan dinas dipangkas. Perintah Jokowi ini telah dituangkan dalam surat edaran MenPAN nomor 10 tahun 2014 yang melarang PNS menggelar kegiatan di luar kantor pemerintahan. Aturan ini berlaku per 1 Desember.
Berikut 3 aksi luar biasa Jokowi, tak sampai 2 bulan setelah dilantik pada 20 Oktober:
1. Tidak Beri Ampun untuk Narkoba
Presiden Jokowi menolak grasi bagi terpidana mati kasus narkoba. Ada 64 narapidana kasus narkoba yang grasinya sudah dia tolak. Jokowi tak memberi pengampunan.
"Untuk meminta grasi, minta pengampunan, 64 pengedar yang sudah diminta pengadilan, datang ke meja saya," urai Jokowi dalam kuliah umum di UGM,Jakarta, Selasa (9/12/2014).
"Saya mau bertanya, apa yang harus saya lakukan? Sudah bertahun-tahun tidak segera diputuskan. Saya sampaikan tidak ada yang saya beri pengampunan untuk narkoba," tegas Jokowi.
Jokowi menyampaikan, ada 4,5 juta orang yang terkena narkoba. Dari jumlah itu, 1,2 juta tidak bisa direhabilitasi karena sudah sangat parah.
"Tiap hari 40-50 orang Indonesia terutama generasi penerus kita yang meninggal karena narkoba, setiap hari," urai dia.
2. Tenggelamkan Kapal Maling Ikan
Presiden Joko Widodo menyatakan negara kehilangan Rp 300 triliun dari sektor perikanan, karena illegal fishing. Jokowi pun meminta agar kapal-kapal maling ikan ditenggelamkan supaya para maling ikan kapok.
"Saya sampaikan kemarin, sudahlah enggak usah tangkep-tangkepan. Langsung tenggelamkan 10 atau 20 baru nanti mikir," ujar Jokowi di hadapan peserta didik Lemhanas di Istana Merdeka, Jl Medan Merdeka Utara, Jakarta, Selasa (18/11/2014).
Jokowi menegaskan, hal seperti illegal fishing bila tidak ditindak tegas maka ini berulang-ulang negara akan kehilangan income-nya. Oleh karena itu Jokowi butuh langkah tegas.
"Tapi sebelum tenggelamkan orangnya selamatkan dulu. Tenggelamkan 100 kapal biar nanti yang lain mikir," ujar Jokowi disambut tawa.
Jokowi mengatakan, TNI AL juga sudah maksimal dalam pengawasan perairan. Seharusnya TNI AL bisa tangkap ratusan bahkan ribuan kapal, tapi itu tidak bisa dilakukan karena kendala BBM.
"Ini (masalah BBM) yang akan saya bicarakan dengan Panglima dan KSAL," ujarnya.
3. Pangkas Anggaran Rapat dan Dinas
Presiden Terpilih Joko Widodo berjanji akan mengefisiensikan APBN 2015. Ia berjanji akan memangkas anggaran rapat dan perjalanan dinas.
"Ya kegiatan-kegiatan yang jauh berkaitan dengan kebangunan untuk rakyat, ya itu dikurangi," kata Joko Widodo di Balai Kota, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakpus, Jumat (12/9/2014).
Ia mencontohkan anggaran untuk perjalanan dinas yang mencapai Rp 15 triliun, juga rapat-rapat instansi yang bisa mencapai Rp 18 triliun, semua akan dipangkas hingga setengahnya.
"Perjalanan dinas berapa anggarannya? Nanti separuh aja cukup. Apa lagi? Rapat? Berapa triliun? Nanti separuh saja lebih dari cukup," ujar Jokowi santai.
Ia tak habis pikir, rapat-rapat yang digelar seluruh instansi digelar di hotelberbintang dan nilainya mencapai belasan triliun rupiah. Menurutnya, seharusnya rapat-rapat memanfaatkan ruang rapat yang dimiliki setiap kantor instansi.
"Rapat apa itu loh, coba? Rapat di kantor masing-masing kan juga ada, ruang kantor, hall-nya (ada), kementerian, kan punya hall. Punya ruang rapat," ucap Gubernur DKI itu.
Rapat yang kerap dilakukan instansi negara di ruang pertemuan hotel menurut Jokowi tak efisien. Ia hanya dapat menolerir saat rapat koordinasi yang dilakukan dihadiri ratusan orang dan tak ada ruang di kantor instansi tersebut yang bisa menampung.
"Kalau tidak ada ya nggak apa-apa di hotel. Tapi 18 triliun uang apa itu?" ujarnya.
Tim Transisi Jokowi-JK mendapatkan anggaran rapat dalam RAPBN 2015 mencapai Rp 18 triliun. Deputi Tim Transisi Hasto Kristiyanto mengatakan anggaran itu terbagi dalam dua jenis rapat yakni rapat dalam kota dengan anggaran Rp 6,25 triliun dan rapat luar kota dengan anggaran sebesar Rp 11,9 triliun.
Perintah hemat anggaran dari Presiden Jokowi langsung direalisasikan oleh Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN RB) Yuddy Chrisnandi dengan mengeluarkan surat edaran larangan PNS menggelar kegiatan di luar kantor pemerintahan. Hal itu tertuang dalam surat edaran MenPAN nomor 10 tahun 2014. Surat edaran itu resmi berlaku sejak 1 Desember 2014. Surat edaran ini bertujuan untuk menghemat uang negara.
Penghematan anggaran juga telah dilakukan Presiden Joko Widodo. Ia melakukan penghematan dengan menumpang pesawat kelas ekonomi dalam blusukannya. Dengan naik pesawat komersil, presiden bisa hemat seratus juta rupiah per titik lokasi yang dia kunjungi. Penghematan itu juga dilakukannya saat blusukan ke Semarang pada Selasa 2 Desember lalu.
"Kalau presiden sewa pesawat Garuda, biaya ke satu titik Rp 400 sekian juta, kalau pesawat kepresidenan satu titik di Semarang, Rp 160-170 juta," ujar Seskab Andi Widjajanto, di Kantor Presiden, Jl Medan Merdeka Utara, Jakarta, Kamis (4/12/2014).
Andi menambahkan bila presiden naik pesawat komersil dan duduk di bangku ekonomi, biaya per titik sekitar Rp 40 juta. "Jadi kemarin bila dibandingkan, dengan pesawat komersil hemat Rp 120 juta sekali jalan," ucapnya.