Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menyeleksi delapan calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Senin 24 Oktober 2011. Delapan calon itu diminta menyusun makalah dengan tema yang telah disediakan.
"Mereka memilih tema yang terdapat dalam amplop tertutup," kata anggota Komisi III, Ada lima pilihan judul yang diberikan kepada para calon. Tema-tema itu adalah optimalisasi pengawasan internal dalam menjamin independensi KPK, urgensi keberadaan penyidik independen dalam pengefektifan tugas dan fungsi KPK.
Tema lainnya adalah koordinasi dan supervisi sebagai sarana pengefektifan dan pengefisienan pemberantasan tindak pidana korupsi, strategi dan bidang prioriyas pemberantasan tindak pidana korupsi, dan hambatan dan tantangan pemberantasan tindak pidana korupsi pasca reformasi.
Menurut Yani, kedelapan calon itu diminta menyusun makalah dalam waktu satu hingga dua jam. Seleksi ini rencananya akan dimulai sekitar pukul 11.00 WIB. "Dengan uji makalah ini, kita ingin tahu konsep mereka tentang pemberantasan korupsi. Biar terlihat siapa yang punya konsep jelas dan tidak,. Setelah uji membuat makalah, delapan calon ini akan menjalani uji kelayakan pada 21 November mendatang.tegasnya .
Delapan orang calon pimpinan KPK tersebut adalah:1. Bambang Widjojanto 2. Yunus Hussein 3. Abdullah Hehamahua 4. Handoyo5. Abraham 6, Zulkarnaen 7. Adnan Pandu Pradja 8. Ariyanto Sutadi, Anggota-anggota Komisi III sendiri sejauh ini lebih banyak menjagokan Bambang Widjojanto dan Yunus Hussein.
Bambang Widjojanto dinilai memiliki komitmen dan rekam jejak yang jelas dalam upaya pemberantasan korupsi. Panitia Seleksi Pimpinan KPK sendiri menempatkan Bambang di nomor urut pertama calon pimpinan KPK.
Sementara Yunus Hussein dijagokan karena pengalaman yang bersangkutan sebagai Ketua Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). Pengetahuan Yunus yang mendalam soal transaksi mencurigakan, dinilai menjadi modal positif.
Komisi III DPR akan memilih 4 nama dari 8 calon pimpinan KPK yang telah diajukan oleh Panitia Seleksi Pimpinan KPK.