 |
|
Presiden Soeharto sedang mencoba mobil hadiah dari PM Malaysia Mahathir Muhamad, di Jakarta, 19 Mei 1994.
|
JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras), Puri Kencana Putri, mengatakan bahwa wacana pemberian gelar pahlawan bagi mantan Presiden RI Soeharto merupakan isu-isu kuno yang akan selalu diangkat oleh Partai Golkar.
"Bukan hal yang baru kalau Golkar akan selalu membawa isu-isu kuno semacam itu," ujar Puri saat dihubungi, Kamis (19/5/2016).
"Sekarang yang harus dikritisi, apakah pemerintah akan dengan legawa memberikan 'status kehormatan' itu kepada Soeharto," kata dia.
Puri mengatakan, Pemerintah harus memberi ruang verifikasi terlebih dulu sebelum memberikan gelar pahlawan terhadap seseorang.
Terlebih, menurut Puri, bila sosok tersebut dinilai sebagai orang yang harus bertanggung jawab atas kasus-kasus kejahatan terhadap kemanusiaan.
"Juga praktik penggusuran beralasan pembangunan, dan warisan konflik yang masih terlembaga hari ini di Papua serta di wilayah-wilayah lain yang kaya dengan sumber daya alam," ujarnya.
Melalui ruang verifikasi tersebut, pemerintah bisa melibatkan lembaga-lembaga negara independen yang pernah terlibat untuk mengaudit praktik pelanggaran HAM yang melibatkan pertanggungjawaban soeharto, seperti Komnas HAM.
Selain itu, kata Puri, praktik korupsi yang terjadi pada masa pemerintahan Soeharto juga masih belum banyak dibongkar.
"Harus ada ruang verifikasi yang tersedia sebelum sebuah 'gelar kehormatan' ini diberikan kepada individu yang dinilai bertanggung jawab atas kasus-kasus kejahatan terhadap kemanusiaan. Layak dijadikan pahlawan atau tidak," ucapnya.
Lebih jauh Puri menuturkan, akan lebih progresif apabila Pemerintah Joko Widodo dengan terang dan tegas menyatakan bahwa demokrasi indonesia yang dibangun ke depan terputus dari embel-embel Orde Baru dan Soeharto.
Ini termasuk mampu memberikan garis demarkasi yang tegas atas kejahatan di masa lalu dengan mendukung langkah penegakan hukum.
"Tapi masalahnya, seberapa besar daya tawar politik Golkar hari ini yang masih membayangi langkah pemerintahan Jokowi? Saya pikir sangat besar pengaruhnya," kata Puri.