 |
| Menkumham Yassona Laoly (Foto: Antara) |
JAKARTA - Wacana pengajuan hak angket terhadap Menteri Hukum dan HAM (Menkumham), Yasonna Hamonangan Laoly oleh politisi di parlemen yang tergabung dalam Koalisi Merah Putih (KMP) dinilai sebagai upaya yang wajar.
Apalagi, jika hak angket itu digulirkan bersumber dari kekecewaan atas intervensi pemerintah dalam kisruh internal Partai Golkar yang notabene termasuk bagian dari KMP.
Direktur Eksekutif Lingkar Madani Indonesia (Lima), Ray Rangkuti berpendapat, angket tersebut sebenarnya bukanlah ancaman serius bagi pemerintah. Pasalnya, pendukung angket diprediksi tidak akan banyak.
"Jika pun terus dilakukan, kemungkinan hanya PKS dan Gerindra yang solid. Sementara yang lain terpecah. Bahkan nampaknya banyak yang tidak setuju (hak angket Menkumham)," terang Ray saat berbincang dengan Okezone, di Jakarta, Senin (16/3/2015).
Bahkan kata Ray, di internal Golkar sendiri, tingkat soliditasnya pun rendah. Ada kemungkinan Ketua DPR RI, Setya Novanto belum tentu satu suara atau mendukung angket tersebut.
"Dari peta ini, angket tersebut nampaknya akan layu sebelum berkembang. Artinya, secara politik niatan angket ini tidak mendapat dukungan dari anggota DPR dan juga dukungan masyarakat," jelas Ray.
Mantan aktivis 1998 ini menambahkan, angket terhadap Menteri Yasonna cenderung dilihat semata-mata hanya untuk kepentingan Golkar, dan tidak berkaitan langsung dengan masyarakat. Menurutnya, membawa demokrasi dalam kasus ini tidak akan sepenuhnya mendapat simpati publik.
"Menyebut-nyebut demokrasi dalam kasus ini dilihat seperti semata-mata untuk kepentingan kelompok. Itulah masalahnya yang mengakibatkan dukungan atas angket ini, baik dari parpol maupun dari masyarakat, bakal kurang antusias. Saya melihat angket ini akan layu sebelum berkembang," tuntasnya.