TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Untuk mewujudkan ketahanan air dan kedaulatan pangan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mulai 2014 sampai 2019, membangun 65 bendungan yang terdiri dari penyelesaian 16 bendungan lanjutan yang belum selesai pada 2014 dan 49 bendungan baru.
"Bila ada kejadian banjir atau krisis air berarti manajemen airnya yang salah. Ini yang kita perbaiki," jelas Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, Senin (10/10/2016).
Di Provinsi Jawa Barat, khususnya daerah pantai utara jawa (Pantura) yang selama ini dikenal sebagai lumbung pangan nasional, Kementerian PUPR tengah menyelesaikan pembangunan Bendungan Kuningan di Kecamatan Cibeureum, Kabupaten Kuningan.
Bendungan Kuningan merupakan salah satu proyek bendungan lanjutan yang kontraknya telah ditandatangani 2013 lalu.
Progres pembangunannya menunjukkan progres yang positif. Hingga pertengahan Oktober ini progres fisiknya mencapai 26,69 persen atau masih diatas target sebesar 25 persen.
"Ditargetkan rampung pada 2017," ujar Kepala Bidang Pengelolaan Jaringan Sumber Air Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Cimanuk-Cisanggarung Dwi Ariyani.
Bendungan Kuningan memiliki volume tampung total sebesar 25,955 juta m3.
Air dari Bendungan Kuningan akan menjadi sumber air bagi Daerah Irigasi Cileuweung seluas 1.000 hektare dan Daerah Irigasi Jangkelok seluas 2.000 hektare.
Disamping itu memberikan manfaat bagi pengendalian banjir, air baku 300 liter/detik dan energi listrik tenaga air sebesar 535 KWH.
Biaya pembangunan bendungan yang membendung Sungai Cikaro, anak Sungai Cijalengkok ini senilai Rp 727,9 miliar yang digunakan untuk konstruksi, supervisi konstruksi dan pengadaan lahan.