 |
INILAH.COM, Jakarta - Permasalahan politik dan hukum di 2012 masih menimbulkan kegaduhan. Kedua sektor ini saling beririsan satu dengan lainnya. Dampaknya, barter kasus hukum dengan politik akan dominan. Apa saja kasus yang dibarterkan?
Dalam diskusi 'Perspektif Indonesia' yang digelar DPD RI, Jumat (9/12/2011) dengan tema 'Peta Politik dan Hukum Tahun 2012' dengan pembicara Syamsuddin Haris (LIPI), Saiful Mujani (LSI), I Wayan Sudirta (DPD RI) dan Adnan Topan Husodo (ICW), terungkap sektor politik dan hukum saling mempengaruhi satu sama lain. Akibatnya barter kasus sulit dihindari.
Peneliti Utama LSI Saiful Mujani mengatakan di 2012 korupsi masih menjadi isu seksi bagi kalangan politisi apalagi menyangkut elit penguasa. Dia menyebutkan kasus bailout Century akan makin memanas dengan dibawanya kasus ini ke ranah politik melalui Hak Menyatakan Pendapat (HMP). "Isu besaran parliamentary threshold (PT) akan menjadi alat bargain oleh partai koalisi. Pemerintah setidaknya harus menjaga PAN dan PKB," katanya.
Sebagaimana dimaklumi, hingga saat ini pembahasan revisi UU Pemilu belum menemukan kata sepakat khususnya di internal koalisi terkait besaran PT. Partai Demokrat mengusulkan 4 persen dan Partai Golkar 5 persen. Sedangkan partai kecil menengah seperti PKS, PAN, PPP, dan PKB menginginkan besaran PT di kisaran 3 persen. Isu lainnya terkait dengan besaran daerah pemilihan (dapil).
Syamsuddin Haris menilai Setgab koalisi di 2012 kian mencair. Dia menilai UU Pemilu menjadi pemicu mencairnya internal koalisi. Senada dengan Saiful, Syamsuddin menegaskan besaran PT akan menjadi alat bargain bagi partai kecil. "Kasus century akan memunculkan Hak Menyatakan Pendapat, ini akan menjadi alat bargain parpol kecil untuk PT," kata Syamsuddin.
Sementara Wakil Koordinator ICW Adnan Topan Husodo mengatakan di 2012 akan terjadi hambatan melakukan reformasi hukum. Dia menegaskan dalam beberapa kasus hukum yang mencuat faktanya terkait aktivis partai politik. "Seperti kasus wisma atlit dan kasus di Kementerian Tenaga Kerja," ujar Adnan.
Anggota DPD RI asal provinsi Bali I Wayan Sudirta mengatakan di 2012 hubungan partai koalisi yang tergabung di Setgab Koalisi akan mengalami eskalasi. "Akan terjadi gesekan antara Senayan dan Cikeas," katanya.
Dia menyebutkan kasus Century akan mendominasi di 2012. Wayan menegaskan KPK menjadi harapan bagi publik dapat menuntaskan kasus tersebut. "Banyak yang ragu dengan janji Abraham, nyatanya Abraham cuma segitu, tidak lugas. Suka tidak suka kita harus berada di belakang Abraham," imbaunya.
Kasus wisma atlit dan Nazaruddin dalam pandangan Saiful tidak akan berdampak meluas seperti kasus Century. Kasus tersebut, kata Saiful hanya berdampak di internal Partai Demokrat. Dia menyarankan agar Partai Demokrat segera menyelesaikan persoalan tersebut