 |
| PKS sudah menyatakan dukungan kenaikan harga BBM (VIVAnews/Ikhwan Yanuar) |
VIVAnews -- Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) akhirnya menyatakan mendukung kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM). "PKS sudah mendukung," kata Ketua Fraksi Partai Demokrat, Djafar Hafsah di Gedung DPR, Selasa 27 Maret 2012.
Djafar mengatakan, perubahan sikap PKS itu bukan karena gertakan dari Demokrat dan partai koalisi. "Demokrat tidak menggertak, PKS tidak mempan digertak-gertak, tapi bagaimana bicara rasionalitas. Jadi tidak ada pemerintah yang sengaja menyakiti rakyat," kata dia.
Hal ini juga disampaikan oleh wakil ketua Umum Partai Demokrat, Max Sopacoa. Keputusan PKS mendukung kenaikan BBM ini, kata dia, adalah prinsip dari partai. Selain itu, PKS juga telah menghargai koalisi dan lebih realistis. "Iya seperti itu, dan lebih realistis lagi," kata Max.
Sebelumnya, dalam rapat internal Badan Anggaran DPR, Fraksi Partai Keadilan Sejahtera meminta pencabutan Pasal 7 ayat (6) Undang-undang APBN sehingga memberikan kewenangan kepada pemerintah untuk menyesuaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi.
Wakil Ketua Badan Anggaran dari Fraksi PKS, Tamsil Linrung, menjelaskan alasan PKS memilih opsi pertama yang bahwa kenaikan harga BBM sebagai kewenangan pemerintah, karena opsi kedua yaitu tidak mencabut Pasal 7 ayat (6) berpotensi melanggar undang-undang keuangan negara.
"Opsi kedua itu defisit anggaran melampaui tiga persen, kami dari PKS tidak ingin melanggar undang-undang. Kami ingin sebuah opsi yang aman dan tidak ada pelanggaran," katanya di Jakarta, Senin 26 Maret 2012.
PKS sebelumnya sempat membuah heboh dengan menyurati Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Yang memuat tiga usulan. Pertama, usulan harga BBM tidak naik dengan alternatif solusinya. Kedua, harga BBM dinaikkan untuk kendaraan pribadi, namun untuk kendaraan umum tidak naik. Dan ketiga, harga BBM dinaikkan secara bertahap. Surat PKS ini ditanggapi beragam anggota koalisi.