 |
| Wasekjen DPP Partai Demokrat Ramadhan Pohan |
JAKARTA, KOMPAS.com - Partai Demokrat mengaku tidak tergoda dengan alokasi 16 kursi menteri untuk partai politik yang sudah disiapkan Joko Widodo-Jusuf Kalla. Demokrat akan tetap konsisten menjadi penyeimbang dan tidak akan bergabung dengan pemerintahan hanya karena kursi menteri.
"Partai Demokrat sebagai institusi, tak ada dan enggak berkait dengan 16 menteri parpol Jokowi," kata Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Ramadhan Pohan dalam pesan elektronik, Rabu (17/9/2014) siang.
Meski demikian, Ramadhan mengatakan bahwa bisa saja ada kader Demokrat yang ditunjuk dan bersedia menjadi menteri. Menurut dia, hal tersebut merupakan keputusan pribadi dan hak masing-masing kader.
"Kalau ada kader dan simpatisan Partai Demokrat ditaksir dan direkrut, itu individual. Kan sudah ditegaskan Partai Demokrat, kami memilih di luar pemerintahan. Kalau ada dinamika luar biasa juga kami respons biasa saja," ujarnya.
Ramadhan berpesan kepada presiden terpilih Jokowi agar tidak tersandera oleh penyusunan kabinet menjadi kurus ataupun gemuk. Hal yang terpenting, kata dia, adalah kabinet tersebut bermanfaat bagi masyarakat.
"Kami ucapkan, Jokowi-JK selamat bekerja, fokuslah bikin Indonesia lebih baik. Berbakti dan fokus rakyat itu lebih bernilai daripada soal menteri dan lainnya," ucap dia.
Sebelumnya, Jokowi mengatakan, 16 kementerian dalam pemerintahannya akan diisi figur menteri profesional dari partai politik. Sebanyak 18 kementerian lain diduduki figur menteri dari kalangan profesional murni. Kementerian yang dipimpin figur menteri profesional murni antara lain menteri keuangan, menteri badan usaha milik negara, menteri energi dan sumber daya mineral, serta menteri pertanian. Wakil presiden Jusuf Kalla mengatakan, alokasi 16 kursi menteri juga tersedia untuk parpol Koalisi Merah Putih yang hendak bergabung.