 |
| Ilustrasi |
JAKARTA, KOMPAS.com – Badan Anggaran (Banggar) Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI bersama pemerintah menyepakati Belanja Kementerian/Lembaga Negara dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2015 sebesar Rp 647,309 triliun. Jumlah tersebut meningkat Rp 46,728 triliun dari usulan pemerintah dalam Rancangan APBN 2015 yang sebesar Rp 600,581 triliun.
Dikutip dari laporan, dalam rapat Pembahasan RUU tentang APBN TA 2015, Minggu (28/9/2014) malam, disebutkan faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan belanja K/L diantaranya adalah kenaikan gaji PNS, dan perubahan pagu anggaran sejumlah kementerian.
“Anggaran kenaikan gaji pokok PNS/Polri rata-rata 6 persen, sebesar Rp 4,103 triliun, dan anggaran kenaikan upah makan PNS dan uang lauk-pauk TNI/Polri masing-masing Rp 5.000 sebesar Rp 2,572 triliun,” sebut laporan tersebut.
Faktor lain yang menyebabkan kenaikan anggaran belanja K/L adalah perubahan pagu kementerian. Ada penghematan dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) sebesar Rp 1,275 triliun, dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) sebesar Rp 52,1 miliar.
Meskipun ada penghematan di kedua pos tersebut, namun pada kementerian lain juga ada tambahan belanja sebesar Rp 933,58 miliar. Tambahan tersebut ada pada Kemenko Polhukam sebesar Rp 80,41 miliar, Kemenko bidang Ekonomi sebesar Rp 6,06 miliar, dan Kemenko Kesra sebesar Rp 63,80 miliar, serta tambahan belanja DPR RI sebesar Rp 783,31 miliar.
Sementara itu, tambahan pagu penggunaan PNBP/BLU akibat perubahan target, sebesar Rp 677,3 miliar, yang terdiri atas Kemenhukham sebesar Rp 253,7 miliar, Kementerian Perhubungan sebesar Rp 157,5 miliar, Bappenas sebesar Rp 4,9 miliar, Kementerian Komunikasi dan Informasi sebesar Rp 92,2 miliar, dan Kepolisian sebesar Rp 169 miliar.