 |
Jakarta - Ketua KPK Abraham Samad disebut oleh Pelaksana tugas Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto melakukan lobi-lobi untuk masuk bursa Cawapres Joko Widodo saat Pilpres lalu. PDIP pun diminta tak hanya gertak sambal belaka namun segera memberikan bukti-bukti seperti yang dituduhkan oleh Hasto.
"Apa yang disampaikan PDIP masih seperti gosip. Maka diperkukan bukti, PDIP sampaikan saja bukti-bukti itu ke pengawas internal KPK, nanti biar mereka yang tindaklanjuti. Nanti kita lihat gimana sikap KPK," ungkap Penggiat anti-korupsi dari Pukat UGM, Oce Madril kepada detikcom, Jumat (23/1/2015).
Oce pun menilai sanksi mengenai konteks pertemuan Samad dengan elite PDIP yang disebut Hasto terjadi sebanyak 6 kali semasa pilpres. Menurut Oce jika kejadian itu benarlah adanya, pertemuan tersebut belum tentu melanggar kode etik sehingga masih terlalu jauh untuk pembentukan Komite Etik oleh KPK untuk Samad.
"Konteks pertemuan itu juga belum tentu melanggar kode etik. Sangat susah menanggapi itu, terlalu jauh (untuk pembentukan komite etik). Apakah itu melanggar atau tidak, bisa menjadi bola segar yang kita tidak tahu melanggar atau tidaknya. Itu masih tanda tanya," kata Oce.
Oce sendiri menilai manuver yang dilakukan Hasto ada kaitannya dengan penetapan Komjen Budi Gunawan yang menjadi tersangka dalam kasus rekening gendut di detik-detik pengangkatannya sebagai Kapolri. KPK pun diminta agar tidak terpengaruh pada isu yang dihembuskan Hasto, namun tetap fokus pada pengusutan kasus tersebut.
"Saya lihat tuduhan PDIP ada kaitannya dengan Budi Gunawan. Ini cerita sangat dramatisir sekali, dan kasus Budi Gunawan tidak perlu terpengaruh karena itu. Gangguan-gangguan kiri kanan untuk KPK itu biasa, tuduhan itu masih belum jelas, apakah betul cerita itu atau tidak," Oce menjelaskan.
"Sebelum hal itu menjadi kasus kode etik, KPK atau Abraham Samad belum perlu menanggapi itu. Kalau memang ada tuduhan seperti itu, tinggal PDIP menyampaikan bukti-bukti yang kuat dan akan ditindaklanjuti KPK apakah Samad melakukan tuduhan itu," sambungnya.
Hal serupa pun disampaikan aktivis anti-korupsi lainnya, Ade Irawan dari Indonesian Corruption Watch. Serangan sering kali diterima KPK jika tengah menangani kasus besar dan terkait dengan politik.
"Perlu kita ingat hal-hal semacam ini bukan cuma sekali. Ketika KPK-KPK menangani kasus politik serangan muncul. Dalam menangani kasus besar dan dimensi politik gini pasti akan ada gangguan. Kpk sudah banyak belajar soal itu," ucap Ade saat dihubungi terpisah.
Mengenai klarfikasi langsung Samad untuk menanggapi tuduhan yang dilontarkan padanya disebut Ade perlu jika ternyata klarifikasi yang telah dilakukan Deputi Pencegahan KPK Johan Budi kurang memadai.
"Bisa saja kalau dianggap perlu Pak samad untuk mengklarifikasi ini jika Johan Budi tidak memadai. Tapi KPK kan sudah mengklarifikasi itu," tutup Ade.