 |
| Ketua Bawaslu hadiri diskusi di Hotel Red Top (Foto: Quranaul Hidayat/Okezone) |
JAKARTA - Ketua Bawaslu, Muhammad, menilai kewenangan yang diberikan kepada Bawaslu masih setengah hati kendati sebagai salah satu penyelenggara pemilu yang bertugas mengawasi jalannya pesta demokrasi di Indonesia.
"Kewenangan Bawaslu setengah hati, kekuatan Bawaslu seperti itu, kami melihat upaya penguatan lembaga ini setengah hati, dilepas ekor tapi kepala dipegang, tidak optimal untuk mengawasi," ujarnya dalam sebuah diskusi publik dengan tema"Rekomendasi Perbaikan Penyelenggaraan Pemilu" yang diselenggarakan oleh Pusat Studi Hukum Publik di Hotel Red Top, Jalan Pecenongan, Jakarta Pusat, Senin (25/8/2014).
Lemahnya kewenangan itu terlebih karena terlibatnya lembaga lain sebagai penyidik, seperti pihak kepolisian dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) untuk mengusut laporan-laporan yang berkaitan dengan pemilu.
"Ketika ada (laporan) administrasi etik, dan lain-lain itu harusnya masuk ke Bawaslu dulu, belum ke DKPP atau ke kepolisian. Kalau pagi-pagi sudah ditolak, dipotong penyidik, maka ini berhenti," ungkapnya.
Persoalan yang sudah sempat disampaikannya ke Komisi II DPR itu menjadi isu penting yang harus diselesaikan. Tak lain, lanjutnya, agar Bawaslu punya fungsi yang jelas dalam menjalankan tugasnya.
"Ke depan, bukan Bawaslu kepengen hak menyidik di kami, tapi ketika laporan masuk, bukan langsung ke penyidik, dan jangan distop (prosesnya)," tandasnya.