Ketua KPK Abraham Samad |
JAKARTA – Indonesia Police Watch (IPW) mengatakan, Presiden Joko Widodo (Jokowi) perlu mengambil langkah tegas dan cepat agar konflik Polri-KPK tidak makin meruncing. Sebab saat ini, dukungan terhadap Komjen Budi Gunawan untuk melakukan perlawanan terhadap KPK terus meluas di internal Polri.
Setelah para Pamen dan Pati Polri berkumpul menyatakan akan melakukan perlawanan terhadap KPK, kini giliran para penyidik Polri di KPK yang disebut-sebut siap angkat kaki dari lembaga itu karena menilai Abraham Samad dan Bambang Widjojanto terlalu arogan dan sewenang-wenang menzalimi institusi induk mereka, yakni Polri.
“KPK terbelah dalam menyikapi proses penetapan calon Kapolri BG sebagai tersangka. Sebab selama ini ada semacam komitmen di kalangan KPK bahwa antara Polri-KPK tidak saling ganggu pascakasus Simulator SIM yang menyeret sejumlah polisi. Sebab itu para penyidik Polri di KPK mempertanyakan kenapa Samad dan Bambang berubah arah dan menjadi begitu arogan. Sebab itu, para penyidik Polri di KPK siap hengkang dari lembaga itu,” kata Ketua Presidium IPW Neta S Pane dalam keterangan persnya, Kamis (22/1/2014).
Di sisi lain, kata Neta, anggota Polri yang dijadikan saksi akan menolak hadir memenuhi panggilan KPK. Mereka baru mau hadir jika ada surat izin dari atasan. Berbagai bentuk perlawanan terhadap KPK saat ini bermunculan di internal Polri. Sebelumnya, dalam rapat yang dipimpin Kapolri Sutarman para pamen sempat berteriak-teriak akan menyerbu KPK.
“Untungnya, para senior berhasil menenangkan mereka. Beberapa hari setelah itu sejumlah Pati berkumpul mengecam sikap Samad dan Bambang serta bertekad akan melakukan perlawanan untuk menentang kriminalisasi yang dilakukan terhadap calon pimpinan mereka,” ungkap Neta.
Melihat situasi yang kian panas ini, Neta berharap DPR turun tangan agar mendesak Presiden segera melantik Kapolri definitif yang sudah disetujui legislatif.
“IPW juga berharap presiden tidak mengabaikan suara DPR sebagai suara rakyat. Dengan adanya Kapolri definitif, situasi di Polri bisa terkendali, sehingga tidak terjadi gerakan-gerakan atau manuver liar yang membuat hubungan Polri-KPK kian kusut,” ucapnya. (sna)
(ugo)