 |
| Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) |
BOGOR - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) hari ini bertemu dengan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) Mustari Irawan untuk menyerahkan arsip milik pemerintah di Istana Bogor, Jawa Barat.
Arsip tersebut berbentuk buku dan dokumen dalam bentuk salinan data sebagai bukti kegiatan pemerintahan SBY selama 10 tahun masa jabatannya.
"Setelah diserahkan, tentu kami akan menyimpan secara khusus karena kami kan punya storage, tempat penyimpanan yang khusus, suhu dan kelembabannya kami jaga," ujar Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) Mustari Irawan, Jumat (17/10/2014).
Menurutnya, semua arsip yang disimpan di Arsip Nasional dapat diperlihatkan kepada masyarakat sebagai bentuk pertanggungjawaban pemerintah.
"Kemudian kami akan berikan akses kepada publik. Karena inti dari arsip statis pada dasarnya sesuai UU 43/2009 yaitu terbuka untuk publik,"ujarnya.
Kendati demikian, ada beberapa arsip yang tidak diperlihatkan ke masyarakat, karena sifatnya dokumen negara yang sangat rahasia.
"Tapi ada hal-hal yang menurut Setneg tidak boleh disampaikan, kami akan koordinasikan dengan Setneg. Ini penting karena ini akan jadi memori kolektif bangsa,"sambungnya.
Dia berharap, presiden yang akan datang juga akan memberikan arsip dan dokumen saat menjalankan roda pemerintahannya.
"Saya kira nanti untuk presiden yang akan datang barang kali juga perlu memberikan ke Arsip Nasional sebagai pertanggungjawaban dari seluruh kegiatan selama menjadi presiden," pungkasnya.
Berikut ini dokumen negara yang diserahkan SBY kepada Tim Arsip Nasional:
1. Undang-Undang (UU) disertai Amanat Presiden 120 buku dilengkapi CD
2. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) 33 buku dilengkapi CD
3. Keputusan Presiden (Keppres) tentang Grasi, Ekstradisi dan Naturalisasi 75 buku dilengkapi salinan data
4. Peraturan Pemerintah (PP) dari periode 2004-2014 220 buku, dilengkapi salinan data
5. Peraturan Presiden (Perpres) 80 buku dua CD
6. Keppres 55 buku dengan soft copy dua CD
7. Keppres tentang perjalanan luar negeri lima buku
8. Keppres tentang pejabat nehara, pejabat struktural/fungsional serta surat presiden terkait gelar tanda jasa dan TNI/Polri
9. Keppres Kode P 50 buku (2005-2014, dan satu flash disk
10. Keppres M (mutasi) 55 buku (2004-2014)
11. Keppres pengangkatan TNI/Polri 201 buku dan soft copy
12. Risalah gelar kepahlawanan lima buku dan soft copy
13. Instruksi Presiden 55 buku dan dua CD
14. Ratifikasi perangkat hukum termasuk dalam UU
15. Perjanjian internasional termasuk agreement termasuk di antaranya daftar perjanjian internasional pemerintah dengan negara lain, organisasi lain dan kerja sama di kawasan ASEAN 535 buku, daftar perjajian internasional (multilateral) 70 buku,
16. Pidato dalam negeri yakni pidato kenegaraan dan keterangan tentang RUU APBN 100 buku kecil dan 35 buku besar
17. Pidato Luar negeri 96 buku
18. Buku himpunan pidato presiden 160 buku (2004-2009)
19. Buku himpuan pidato presiden (2009-2013) 85 buku
20. Bunga rampai artikel SBY di media massa lima buku
21. Wawancara presiden dengan media asing tiga buku dan media nasional 6 buku
22. Album foto SBY (2006-2008) 212 buku.
Seluruh biaya yang dikeluarkan untuk dokumentasi ini sebesar Rp295.996.848. Anggaran termahal dialokasikan untuk biaya pencetakan dan penjilidan risalah. Sementara untuk transkrip sidang dan rapat terbatas sebesar Rp112 juta. (put)