 |
| Jokowi harus surati DPR klarifikasi soal calon Kapolri (Foto: Okezone) |
JAKARTA - Komisi III DPR RI sudah meminta kepada pimpinan DPR untuk mengembalikan surat pencalonan Komjen Pol Badrodin Haiti ke Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Mereka menilai, surat tersebut tidak mencantumkan dengan jelas alasan batalnya pelantikan Komjen Pol Budi Gunawan (BG) sebagai Kapolri.
Tidak hanya itu, beberapa orang legislator, termasuk Trimedya Pandjaitan dari PDI Perjuangan menuntut agar Jokowi datang langsung ke DPR guna menjelaskan hal tersebut.
Kata dia, penjelasan tentang pembatalan itu tidak bisa diwakilkan kepada para menteri di Kabinet Kerja.
Menanggapi hal ini, pakar hukum tata negara Margarito Kamis menyebut bahwa Jokowi tidak perlu datang langsung ke DPR. Pasalnya, mantan Gubernur DKI Jakarta itu cukup menjawab pertanyaan DPR dengan cara mengirimkan surat balasan.
"Tidak perlu, cukup berkirim surat saja, menjawab dengan surat saja karena itu bentuk komunikasinya," kata dia saat dihubungi Okezone, di Jakarta, Jumat (27/3/2015) malam.
Margarito memastikan bahwa cara tersebut tidak akan mengurangi hubungan antara Presiden dengan anggota dewan. Terlebih, tidak jelas forum pertemuan jenis apa yang akan digelar untuk mempertemukan dua belah pihak soal masalah ini.
"Kalau datang itu mau forum apa? Tetap jawab saja tertulis, tidak perlu dia (Jokowi) datang," tuntasnya.