 |
Jakarta - Capres Jokowi berjanji akan menghapus ujian nasional (UN) SD dan SMP bila dirinya terpilih menjadi presiden. Tapi janji Jokowi perlu juga penegasan dari Cawapres Jusuf Kalla (JK). Selama ini JK selalu bersuara dukung UN.
"Jokowi boleh saja ingin menghapus, tapi wakilnya JK ini mendukung UN," kata Sekjen Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI) Retno Listyarti saat berbincang, Rabu (11/6/2014).
Menurut Retno, JK merupakan salah satu bidan lahirnya UN yang sudah berusia 10 tahun. "Jadi Jokowi ingin menghapus UN, harus juga ada penegasan dari JK," tambahnya.
Retno menjamin kalau suara pelajar yang notabene remaja dan para guru akan mendukung Jokowi-JK bila UN dihapuskan. UN selama ini jsutru melahirkan kecurangan karena mau tidak mau sekolah dan daerah mesti meloloskan pelajar mereka dari UN. Hasil UN akan berpengaruh pada kualitas sekolah dan daerah.
"Soal UN ini kami tidak sepakat bila justru menjadi alat penentu kelulusan, apalagi penentu masuk perguruan tinggi negeri, ini yang menimbulkan kecurangan. Tapi kalau UN hanya untuk pemetaan saja, ini tak mengapa," tuturnya.
Selama ini banyak guru dan pelajar yang terpaksa berbuat curang dengan model bocoran. Mau tak mau itu dilakukan, karena sistem yang memaksa.
"Jokowi dengan revolusi mental tentu ingin memperbaiki itu," tutupnya.