 |
Jakarta -Kehadiran Presiden Joko Widodo (Jokowi) sudah ditunggu-tunggu pelaku usaha dan investor pasar keuangan. Jokowi diharapkan berani membuat kebijakan strategis seperti kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi.
"Rencananya kan November untuk menaikkan harga BBM, yaitu Rp 3.000 per liter. Itu sangat ditunggu dan memicu optimisme investor," kata Fauzi Ichsan, Kepala Ekonom Standard Chartered Bank, kepada detikFinance, Selasa (21/10/2014).
Fauzi mengakui kebijakan ini memang terhitung pahit untuk pemerintah. Bahkan pemerintahan sebelumnya enggan mengambil kebijakan tersebut yang seharusnya dilakukan.
"Kebijakan ini memang pahit tapi diperlukan," ujarnya.
Menurut Fauzi, subsidi BBM menyebabkan fundamental ekonomi Indonesia rapuh. Neraca perdagangan dan transaksi berjalan defisit karena impor BBM yang tinggi. Akibatnya, nilai tukar rupiah rentan berfluktuasi karena tidak ditopang fundamental yang kuat.
"Saya rasa sudah terlalu banyak kajian yang menyebutkan subsidi BBM sudah tidak layak lagi," tegas Fauzi.
Terkait besaran kenaikannya, Fauzi menyarankan Rp 3.000 per liter. Ini mampu menghemat anggaran hingga Rp 150 triliun.
"Tapi kalau mau Rp 1.500 per liter juga nggak apa-apa. Tahun depan dinaikkan lagi," tukasnya.
Sementara itu Eko Listiyanto, Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef), menyebutkan Jokowi harus memulai jabatannya dengan situasi yang cukup buruk. Setoran pajak yang tidak tercapai pada 2014 mengancam defisit anggaran melebihi target 2,4% dari Produk Domestik Bruto (PDB).
Apalagi dengan posisi anggaran subsidi BBM yang kemungkinan membengkak dari alokasi Rp 246,5 triliun karena pelemahan rupiah dan peningkatan konsumsi. Mengatasi persoalan ini, mau tak mau pemerintah harus menaikkan harga BBM.
"Cara menjaga defisit adalah dengan penghematan. Paling mungkin itu di pagu subsidi BBM dengan cara menaikkan harga," tutur Eko.