 |
|
Densus 88 yang sedang bertugas
|
JAKARTA - Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Marzuki Alie tak setuju Datasemen Khusus 88 Antiteror Mabes Polri, dibubarkan. Sebab, kata Marzuki, Densus 88 masih dibutuhkan di Indonesia.
"Kita tahu teroris itu sudah menjadi kejahatan internasonal sama dengan korupsi, narkoba. Terorisme itu sudah multinasional. Itu kejahatan yang bisa lintas negara dan itu sangat membahayakan bukan hanya korban jiwa, bukan tindakan teroris itu tetapi dampaknya," ujar Marzuki di Gedung DPR, Jumat 1 Maret 2013.
Misalnya, pada peristiwa bom Bali. Dia menilai dampaknya tidak hanya ada korban tetapi berdampak juga pada ekonomi Indonesia."Termasuk travel warning dari Australia dan negara lainnya yang melarang warganya datang ke Indonesia. Hotel sepi, banyak pengangguran," kata dia.
Namun, jika Densus 88 itu melanggar HAM, maka protapnya yang harus diperbaiki. Bukan justru memberangus yang sudah ada.
"Intinya jangan nggak suka sesuatu langsung dibubarkan. Kalau mereka nggak tahu HAM, kita ajarin soal HAM. Kalau ada teror lagi, bentuk lagi (densus), habis waktu nanti," ujar dia.
Kemarin, sejumlah organisasi Islam yang tergabung dalam naungan Majelis Ulama Indonesia (MUI) mendatangi Mabes Polri. Mereka menuntut evaluasi dan reformasi lembaga milik Polri itu. Bahkan, bila perlu, Densus 88 dibubarkan.
"Kalau dari sudut MUI, kami sepakat Densus 88 dievaluasi. Bila perlu dibubarkan, diganti dengan sebuah lembaga dan pendekatan baru yang bersama-sama memberantas terorisme, karena terorisme merupakan musuh bersama," kata Wakil Ketua MUI, Din Syamsuddin.