Undangan pelantikan Kepala BIN dan Panglima TNI memuat kesalahan tulis kepanjangan BIN, seharusnya Badan Intelijen Negara. |
JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Komisi I DPR RI Tantowi Yahya menilai, staf Sekretariat Negara yang menulis undangan pelantikan Kepala BIN harus diberikan sanksi tegas. Terdapat kesalahan penulisan dalam undangan yang dikirimkan ke sejumlah pejabat negara. BIN yang merupakan kepanjangan dari 'Badan Intelijen Negara', justru ditulis Badan Intelijen Nasional dalam undangan tersebut. (Baca: Undangan Salah Tulis, Anggota Komisi I Ini Enggan Hadir Pelantikan Kepala BIN)
"(Pembuat undangan) harus ditegur dengan keras karena sudah memalukan lembaga yang di jaman Pak SBY dan Pak Harto nyaris tanpa salah," kata Wakil Ketua DPR Tantowi Yahya saat dihubungi, Rabu (8/7/2015).
Menurut Tantowi, Setneg sudah menunjukkan kelalaian, ketidakhati-hatian dan ketidaktelitian. Kesalahan ini, kata dia, akan semakin memperburuk kinerja pemerintahan Jokowi.
Hal serupa disampaikan oleh Anggota Komisi I Rachel Maryam. Menurut dia, kesalahan yang dilakukan Setneg ini sangat memprihatinkan. (Baca: Istana Akui Salah Penulisan dalam Undangan Pelantikan Kepala BIN)
"Semua pihak jadi bertanya-tanya bagaimana sebenarnya manajemen Setneg ini? Apakah dijalankan oleh orang-orang yang capable atau tidak?" kata Rachel.
Ia mendorong Jokowi melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pembantunya di lingkungan Istana.
"Kejadian ini tidak dapat dianggap sebagai hal yang sepele. Ini berkaitan dengan kewibawaan Istana," ujarnya.
Sekretariat Negara sebelumnya sudah meminta maaf atas kesalahan penulisan ini. Setneg mengaku sudah mengirimkan ulang undangan ralat kepada para pejabat yang menerima undangan yang salah. (Baca: Istana Akui Salah Penulisan dalam Undangan Pelantikan Kepala BIN)
Melalui pernyataan tertulis, Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media, Sekretariat Presiden, Djarot Sri Sulistyo menjelaskan bahwa undangan langsung ditarik setelah disadari ada kesalahan penulisan. Selanjutnya, dilakukan perbaikan pada undangan dan kembali disampaikan kepada tamu-tamu yang diundang hadir dalam pelantikan tersebut.
"Setelah menyadari adanya kesalahan teknis penulisan pada undangan pelantikan Kepala BIN dan Panglima TNI, secepatnya telah menarik dan menggantinya dengan penulisan yang benar," kata Djarot.
"Kementerian Sekretariat Negara memohon maaf atas hal tersebut. Kementerian Sekretariat Negara akan berupaya semaksimal mungkin untuk melakukan perbaikan dan peningkatan kualitas layanan administrasi di lingkungan lembaga kepresidenan," kata dia.