 |
| Aksi demonstrasi warga Papua (VIVAnews/Fernando Randy) |
VIVAnews – Ketua Komisi I DPR Mahfudz Siddiq menilai, pemerintah daerah di Papua tidak berjalan efektif sehingga implementasi kebijakan yang ditempuh pemerintah pusat menjadi tersendat.
“Dari pemantauan saya, 80 persen pemerintahan Papua di tingkat kabupaten, kota, dan provinsi tidak berjalan efektif,” kata Mahfudz dalam diskusi ‘Papua yang Tak Kunjung Reda di Warung Daun, Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu 16 Juni 2012.
Itu pula yang membuat Mahfudz pesimis dana triliunan rupiah yang bakal dikucurkan Unit Percepatan Pembangunan Papua dan Papua Barat (UP4B) akan tepat sasaran. “Itu tidak akan berhasil. Malah akan menjadi bottle neck dan dananya lari entah ke mana,” ujarnya.
Politisi PKS itu menyatakan, tidak efektifnya kerja Pemerintah Daerah Papua itu pada akhirnya berimbas pada sikap negatif masyarakat Papua terhadap pemerintah pusat. Alhasil otonomi khusus yang bertujuan baik justru menjadi kebijakan yang dipandang tidak produktif.
Masyarakat Papua bahkan cenderung menolak kehadiran UP4B dan meminta pengembalian dana otsus ke pemerintah pusat. “Itu fakta yang saya temukan saat berkunjung ke Papua seminggu lalu,” ujar Mahfudz yang sempat berkunjung langsung ke tanah Papua bersama sejumlah anggota Komisi I DPR.
Nihil Konsep
Mahfudz pun berpendapat pemerintah tidak cukup baik dalam menuntaskan persoalan di Papua sehingga masalah terus saja muncul di sana. “Sampai hari ini pemerintah belum punya satu konsep yang utuh dan komprehensif dalam menyelesaikan masalah Papua,” kata dia.
Menurutnya, program yang dilakukan pemerintah sejauh ini bersifat sektoral dan parsial sehingga cenderung tidak diterima oleh masyarakat Papua. “Rakyat Papua sekarang mengatakan, ‘Kami sudah lama punya masalah, pemerintah pusat ini mau menyelesaikan dengan cara apa dan bagaimana?’ Ini yang tidak jelas,” ujar Mahfudz.
Oleh karena itu, lanjut Mahfudz, Komisi I DPR sepakat akan membentuk sebuah Panitia Kerja (Panja) khusus masalah Papua. Panja ini nantinya akan mendorong pemerintah untuk segera membuat suatu kebijakan dan menelurkan solusi Papua secara komprehensif dengan cara-cara damai.
Mahfudz menegaskan, Papua adalah bagian mutlak dari Indonesia sehingga masalah Papua menjadi tanggung jawab pemerintah. “Mudah-mudahan sebelum Pak SBY turun dari pemerintahannya ini, masalah Papua sudah selesai,” kata dia.
Sebelumnya Dirjen Strategi Pertahanan Kementerian Pertahanan, Mayjen TNI Puguh Santoso meyakini persoalan Papua dapat diselesaikan. “Pertama, harus memenuhi komitmen, jujur, profesional, dan proporsional sehingga terbangun sistem. Kedua, harus ada aturan dan pemimpin,” ujar Puguh.
Apabila dua hal itu terpenuhi, Puguh yakin tidak ada persoalan di Papua yang tak dapat diatasi. Ia juga mengemukakan, sikap empati terhadap masalah yang dihadapi rakyat Papua mutlak diperlukan oleh pemimpin, baik pemimpin di pemerintah pusat maupun daerah. (sj)