KPK Akan Dalami Pembelian Satelit di Bank Pelat Merah

Author : Administrator | Thursday, February 02, 2017 06:53 WIB

Juru Bicara KPK, Febri Diansyah. 

 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan dalami terkait dugaan penyimpangan dalam pembelian barang-barang teknologi di bank pelat merah.

Pembelian satelit di BUMN Perbankan pun mulai dibidik. Diduga kuat cara pembeliannya sama di Garuda Indonesia.

Juru Bicara KPK Febri Diansyah mengatakan, KPK akan dalami semua informasi-informasi terkait perkara tersebut.

“Jika memang ditemukan informasi lain yang relevan tentu akan ditindaklanjuti,” kata Febri menanggapi adanya dugan penyinpangan dalam pembelian barang-barang teknologi di BUMN perbankan.

Dalam kasus Garuda, KPK masih fokus pada penyidikan dengan 2 tersangka, yaitu ESA, mantan dirut Garuda dan SS, Benefficial owner PT Connought Internastional.

“SS diduga memberikan suap pada ESA dalam pembelian pesawat Airbus A330,” katanya.

Kasus suap Rolls Royse yang menyeret mantan Dirut Garuda, ES harus menjadi pintu awal KPK untuk menyelidiki semua pembelian barang barang teknologi serupa di BUMN perbankan.

Hal itu dikatakan A Deni Daruri, Presiden Direktur Centre for Banking Crisis (CBC).

Deni pun meminta KPK membongkarnya. Artinya, tidak sampai di Garuda, tapi di BUMN Perbankan pun harus diusut.

Ia mencontohkan, soal pembelian satelit oleh Bank BRI. Kata Deni, banyak keanehan dalam pembelian satelit seharga 220 juta dolar atau setara Rp 3 triliun, dengan skema cicilan selama delapan tahun.

"Kalau diteliti, cara pembelian di Garuda, hampir sama dengan yang di BUMN. Hanya beda barang saja," ungkapnya.

Namun lanjut Deni, yang harus diinvestigasi, sejauh maha kapasitas satelitnya bisa digunakan untuk menopang bisnis perusahaan pelat merah ini?

“Apa benar menguntungkan perusahaan? Berapa untungnya dari beli satelit itu? Semuanya kan harus diinvestigasi," lanjut Deni.

Masih menurut Deni, berdasarkan kajian CBC, investasi teknologi yang dilakukan bank-bank pelat merah (BUMN), acapkali harganya lebih mahal ketimbang bank-bank swasta.

Hal ini bisa menjadi pintu masuk bagi KPK untuk menelusuri ada-tidaknya korupsi.

"Saya kira, sudah waktunya KPK membongkar korupsi di bank-bank BUMN," pungkasnya.

 

Editor: Malvyandie Haryadi

Harvested from: http://www.tribunnews.com
Shared:

Comment

Add New Comment


characters left

CAPTCHA Image


Shared: