 |
| Dua pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Bambang Widjojanto (kiri) dan Zulkarnain (tengah) didampingi juru bicara KPK Johan Budi memberikan keterangan kepada wartawan terkait penetapan status tersangka Menteri ESDM Jero Wacik, di Kantor KPK, Jakarta, Rabu (3/9/2014). |
JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemberantasan Korupsi memprediksi pada tahun 2015, isu politik masih menjadi sorotan KPK. Meski Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang mengenai Pemilihan Kepala Daerah belum diputus di Mahkamah Konstitusi dan pelaksanaan Pilkada belum ditentukan, KPK telah bersiaga untuk mengawal penyelenggaraan Pilkada agar bersih dan bebas politik uang.
Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto mengatakan, ada sejumlah indikator yang menguatkan prediksi KPK bahwa tahun ini masih didominasi oleh politik dan berpotensi munculnya politik uang.
"Pemilihan kepala daerah, sesuai rencana kalau belum diubah, 2015 secara serentak. Kalau itu terjadi, dalam konteks KPK maka seluruh proses penyelenggaraannya butuh kapitalisasi uang yang luar biasa dahsyat," ujar Bambang di Gedung KPK, Jakarta, Kamis (8/1/2015).
Jika Pilkada tidak dikelola dengan baik, kata Bambang, akan muncul berbagai permasalahan korupsi. Apalagi, lanjut dia, masih terlihat jelas gesekan dua koalisi di parlemen, Koalisi Indonesia Hebat dan Koalisi Merah Putih.
"Yang mengerikan kalau Pilkada tidak langsung sementara tensi antara dua koalisi itu masih terjadi, jadi bisa mendorong potensi korupsi yang luar biasa," kata Bambang.
Menurut Bambang, gejolak politik tersebut tidak hanya berdampak pada potensi korupsi, namun juga memunculkan gesekan sosial di masyarakat. "Jadi KPK harus meminimilisasi segregasi yang harus dilakukan jadi kita bikin kajian apa programnya, bagaimana di daerah," ujar dia.