 |
| Krisis Listrik Hantui Pemerintahan Jokowi-JK (Ilustrasi: Reuters) |
JAKARTA - Krisis listrik akan mengancam Indonesia dalam beberapa tahun ke depan. Hal tersebut terjadi akibat terus meningkatnya konsumsi listrik, tetapi tidak dibarengi dengan penambahan pasokan listrik, seperti pembangunan infrastruktur kelistrikan.
"Saat ini, di beberapa daerah seperti Sumatera Utara dan Selatan sudah terjadi. Jika dibiarkan saja, akan menyebar sampai ke Jawa." ujar Koordinator Divisi Energi, Lembaga Pengkajian Kebijakan Strategis, Nobel Aufan dalam keterangan tertulis di Jakarta, Rabu (3/9/2014).
Menurutnya, rata-rata pertumbuhan konsumsi listrik sekitar 7-8 persen per tahun. Untuk itu, pemerintahan ke depan, harus serius dalam upaya menangani krisis listrik yang akan mengancam Indonesia.
"Jokowi-JK harus serius dalam menangani krisis listrik, sebab jika tidak ada listrik, perekonomian Indonesia akan mati, karena para investor yang hendak menanamkan investasi akan berpikir ulang menanamkan investasinya, sebab untuk kebutuhan rakyat saja listriknya tidak dapat dipenuhi, apalagi untuk bisnis," kata dia.
Saat ini di Jawa Tengah, pemerintah sedang membangun pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) Batang berkapasitas 2x1.000 megawatt (mw) namun hingga saat ini belum ada kejelasan. PLTU terbesar di ASEAN ini mendapat penolakan dari masyarakat karena dikhawatirkan dampak pencemaran terhadap lingkungannya.
"Padahal, jika PLTU Batang ini gagal beroperasi pada 2016, maka Pulau Jawa akan mengalami krisis listrik," ucapnya.
Untuk itu, sebagai Presiden dan Wakil Presiden terpilih, Jokowi-JK harus serius memerhatikan persoalan krisis listrik yang akan dihadapi Indonesia. Pejabat terkait yang mengurusi persoalan listrik harus benar-benar orang yang memiliki kemampuan dan memiliki visi yang visioner untuk mengatasi krisis listrik.
"Jika tidak ada listrik, investasi tidak akan terjadi. Artinya perekonomian akan melambat," kata dia.
Salah satu solusi dalam menghadapi krisis listrik di Indonesia, selain membangun PLTU berbahan bakar batubara yang memang sudah tersedia, pemerintah ke depan pun harus mulai serius dalam mengembangkan sumber energi terbarukan yang dampak terhadap lingkungannya lebih minim.
"Seperti pembangkit listrik tenaga panas bumi, karena Indonesia memiliki potensi yang besar untuk mengembangkan energi ini," pungkasnya. (rzk)