 |
| Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. |
CIANJUR, KOMPAS.com — Presiden Susilo Bambang Yudhoyono kembali menyindir gaya kampanye yang dilakukan bakal calon presiden dan wakil presiden. Menurut SBY, gaya obral janji tanpa memperhitungkan dampaknya bisa membawa petaka pada hari kemudian.
"Memang kalau musim pemilu, atau musim kampanye itu, banyak sekali janji. Begitu hukum politik. Tapi saya alhamdulillah, dengan bantuan saudara selama hampir 10 tahun ini, saya tahu mana-mana yang bisa dilakukan pemerintah dalam batas kemampuan negara dan pemerintah, dan mana yang di luar kemampuan kita," ujar SBY saat membuka rapat kabinet terbatas di Istana Cipanas, Jumat (30/5/2014).
SBY ketika itu tengah menyinggung soal rencana pemerintah untuk menyelesaikan rancangan peraturan pemerintah yang merupakan produk turunan dari Undang-Undang Nomor 16 tahun 2014 tentang Desa.
Menurut SBY, RPP itu harus mencakup elemen kekinian dan masa depan. SBY mengingatkan agar undang-undang ataupun peraturan pemerintah yang diterbitkan jangan sampai menjadi bom waktu pada kemudian hari.
"Obral janji memang menarik, tapi bisa jadi masalah bahkan petaka bagi jalannya republik dan bangsa ke depan. Dalam konteks itulah, dalam tanggung jawab moral dan politik, mari pastikan PP Desa ini pas dan membawa manfaat bagi desa dan pemerintah secara umum," kata SBY.
Sebelumnya, SBY juga kerap mengkritik janji kampanye capres. Dia menyebutkan ada janji capres yang bahaya, misalnya melakukan nasionalisasi perusahaan asing dan juga mengubah Undang-Undang Dasar 1945.