 |
| Naikkan BBM, Jokowi Tak Perlu Risaukan Elektabilitas (Foto: Okezone) |
JAKARTA - Ketua DPP Partai Demokrat, Achsanul Qosasi, menyatakan eksekutif tak boleh mengambil kebijakan strategis di penghujung masa pemerintahannya. Termasuk menaikkan harga bahan bakar minyak bersubsidi.
Karenanya, Achsanul menegaskan bahwa Demokrat mendukung penuh pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla untuk menaikkan BBM bersubsidi yang dinilai membenani APBN.
"Demokrat setuju kenaikan, kalau Pak Jokowi mau kenaikan. Tapi bukan sekarang," kata Achsanul di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Ks (28/8/2014).
Dikatakannya, Jokowi tak perlu merisaukan apakah nantinya elektabilitasnya akan menurun ketika pemerintahannya meniakkan harga BBM bersubsidi.
"Pak SBY dulu 3 bulan setelah menjabat langsung naik BBM elektabilitas tidak menurun. Tiga bulan enggak mungkin (elektabilitas) Jokowi turun," terangnya.
Lantas, bagaimana mekanisme bantuan sosial pada masyarakat yang akan diberlakukan? Sebab, PDI Perjuangan selaku partai pengusung Jokowi-JK dengan lantang menolak sistem bantuan langsung tunai (BLT) yang dicanangkan oleh SBY masa itu.
"Nanti dibarengi, subsidi 2015, subsidi langsung ke orang bukan barang. PDIP anti BLT, sekarang bikin program sosial, kita lihat nanti. Harga BBM naik, tapi save Rp40 triliun," tandasnya.
Sementara, di Balai Kota Jakarta, Jokowi mengaku sempat meminta SBY untuk menaikkan harga BBM bersubsidi untuk menekan APBN. Namun, kata Jokowi, SBY menolak karena kondisi saat ini kurang tepat.
Untuk diketahui, jumlah alokasi subsidi energi dalam RAPBN 2015 mencapai Rp 433,5 triliun. Adapun, jumlah alokasi untuk utang mencapai Rp 154 triliun.
Karena itulah Jokowi memastikan akan menaikkan harga BBM bersubsidi setelah dirinya resmi dilantik menjadi Presiden. Namun, ia tak menyebutkan secara rinci kapan kenaikkan harga BBM itu terjadi. (crl)