 |
| Direktur Eksekutif Lembaga Survei Indonesia Kuskridho |
JAKARTA, KOMPAS.com - Pengamat politik dari Universitas Gadjah Mada Kuskridho Ambardi menilai, pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla menghadapi tantangan karena berhadapan dengan parlemen yang dikuasai koalisi oposisi. Seperti diketahui, mayoritas kursi di parlemen dikuasai oleh Koalisi Merah Putih. Demikian pula kursi pimpinan DPR dan MPR. Lalu, apa yang bisa dilakukan para legislator dari partai koalisi Jokowi-JK?
Kuskridho, yang biasa disapa Dodi, mengatakan, kondisi ini harus dicermati karena berpotensi adanya upaya menjegal pemerintahan Jokowi-JK. Menurut dia, ada dua hal yang bisa dilakukan Jokowi-JK dan koalisinya.
Pertama, menurut Dodi, Jokowi harus menggunakan kemampuan persuasif untuk menambah jumlah partai pendukung. Hal ini sewajarnya memang harus dilakukan Jokowi. Kedua, Dodi mengatakan, pemerintah, dalam hal ini Jokowi, harus dapat memenangkan hati publik. Meski kalah kuat di parlemen, Jokowi dapat menggunakan kekuatan rakyat untuk menilai siapa yang lebih mengedepankan kepentingan rakyat dibanding kepentingan politik.
“Memenangkan hati publik berarti mengedepankan kepentingan publik yang dilakukan melalui substansi kebijakan,” kata Dodi, kepada Kompas.com, Rabu (8/10/2014) malam.
Dodi mengatakan, substansi kebijakan yang dapat dilakukan Jokowi misalnya dengan membangun hubungan antara pusat dan daerah. Kemudian, membuat kebijakan-kebijakan yang dapat langsung dipahami dan dirasakan oleh rakyat. Kebijakan-kebijakan itu di antaranya berkaitan dengan peningkatan taraf ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan masyarakat.
Ada pun, perebutan kursi pimpinan komisi dinilai Dodi tak terlalu krusial. "Kursi pimpinan komisi hanya second option (pilihan kedua) saja. Itu pun hanya pergulatan level bawah," kata Dodi.