 |
| Foto: Tri Aljumanto/detikcom |
Jakarta - Pemerintah sudah mengetahui perusahaan-perusahaan pembakar hutan. Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) pun meminta pemerintah untuk berani membuka identitas baik perusahaan maupun pihak swasta pembakar hutan.
"Pengungkapan (pelaku) tersebut perlu dan pengungkapan itu harus dikawal oleh DPR. Jangan sampai di tengah jalan sudah diungkap namun prosesnya gak jalan," ujar Direktur Walhi Abetnego Tarigan saat dihubungi detikcom, Senin (26/10/2015).
Abetnego juga mengatakan, pengungkapan itu diperlukan karena publik sangat membutuhkan informasi mengenai pelaku baik perusahaan maupun orang yang membakar hutan. Mereka yang membakar hutan telah merusak tanah-tanah negara dan juga aset publik.
"Ini berkaitan dengan orang banyak. Walaupun mungkin kadang para pelaku diberi inisial. Tetapi publik butuh informasi sejelas-jelasnya karena itukan aset publik," tegasnya.
Pembakar lahan dan hutan harus dihukum berat. Baik individu atau korporasi besar yang sengaja membakar lahan jangan diberi ampun. Jutaan rakyat Indonesia di Sumatera dan Kalimantan menjadi korban asap yang diakibatkan pembakaran lahan dan hutan.
Sementara itu, beberapa fraksi di komisi IV DPR saat ini tengah menggalang dukungan untuk membentuk pansus kabut asap. Pansus kabut asap ini penting untuk mengawal proses penuntasan kebakaran lahan sekaligus proses hukum para pembakar lahan.