.jpg) |
| Presiden Susilo Bambang Yudhoyono |
Presiden Susilo Bambang Yudhoyono membuka pertemuan Asosiasi Pemerintahan Kabupaten/ Kota Seluruh Indonesia (APKASI) di Nusa Dua, Bali, Jumat 21 Oktober 2011, SBY meminta para bupati dan walikota yang hadir memberikan laporan terhadap sembilan hal.
Pertama, masalah pertumbuhan ekonomi. Menurutnya, jika ekonomi tak tumbuh, hampir pasti kesejahteraan rakyat tidak bisa ditingkatkan. Di negara mana pun teori itu berlaku. “Tidak usah khawatir jika ekonomi di daerah saudara baru tumbuh 5 persen. Asal, dari tahun ke tahun pertumbuhan ekonomi itu terus meningkat,” kata Yudhoyono.
Kedua, ia ingin mengetahui angka kemiskinan di seluruh daerah di Indonesia. “Penurunannya tiap tahun seperti apa, dan usaha saudara apa untuk menurunkan angka kemiskinan itu. Saya ingin mendapat laporan itu,”tegasnya.
Ketiga soal pengangguran. Yudhoyono mengaku ingin mengetahui penurunan angka pengangguran, termasuk upaya penciptaan lapangan kerja di suatu daerah. Keempat soal ketahanan pangan, energi, dan air di daerah. “Cukupkah daerah saudara, memiliki ketahanan yang tinggikah daerah saudara, sehingga saya tahu sejauh mana rakyat mendapat kecukupan terhadap komoditas yang paling asasi itu,” tuturnya.
laporan kelima yang ingin diketahuinya adalah sektor pendidikan, mulai dari tingkat dasar hingga perguruan tinggi. Tak hanya itu, ia juga mengaku ingin mengetahui pemanfaatan dana pendidikan yang begitu besar. “Saya akan cek gedung-gedungnya. Dana pendidikan itu besar. Pemerintah mengalokasikan sebesar Rp289 triliun. Kewajiban saya mengecek sampai daerah, sebagai pertanggungjawaban kita kepada masyarakat,” ungkapnya.
Keenam, katanya, adalah sektor kesehatan. “Apa yang menjadi kendala, polikliniknya, posyandunya harap laporkan kepada saya. Rakyat kita tak boleh sakit. Kalau sakit harus mendapat pelayanan memadai,” harapnya.
Hal ketujuh yang ingin diketahui adalah infrastruktur dasar. Yudhoyono mengaku tidak suka jika di suatu daerah ada gedung, wisma pejabat dengan fasilitas berlebih, mewah, dan mahal. Sementara di sekelilingnya infrastruktur dasar seperti sarana air, tempat publik dan lainnya tidak ada.
Hal kedelapan yang ingin diketahui SBY adalah terkait pelayanan publik. Menurutnya, ini penting ditingkatkan agar masyarakat mendapatkan pelayanan publik yang cepat dan murah. “Bukan sebaliknya, malah dibuat lama dan mahal,” ucapnya.
Terakhir, penyimpangan anggaran dan praktik korupsi. Ia mengaku sudah meminta aparat penegak hukum untuk aktif melakukan pencegahan ketimbang penindakan. “Jangan suka menjebak seseorang. Banyak pejabat pemerintah yang tidak paham betul lantas melakukan kesalahan, akhirnya berhubungan dengan hukum. Pemegak hukum utamakan pencegahan dan pencegahan," kata dia.
"Kalau tetap ada yang nekat, maka hukum harus ditegakkan. Sembilan hal itu yang saya minta. Masyarakat tidak akan pernah berhenti berterimakasih kalau itu dijalankan.