 |
| Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti |
JAKARTA, KOMPAS.com - Memasuki 100 hari pemerintahan, upaya Joko Widodo-Jusuf Kalla mewujudkan visi menjadikan Indonesia sebagai poros maritim dunia yang selalu didengungkan belum terlihat. Publik masih menunggu kerja keras dan realisasi Jokowi beserta para pembantunya untuk merealisasikannya.
Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman yang digadang-gadang sebagai motor penggerak untuk mewujudkan visi tersebut belum menunjukkan taringnya.
"Kami masih bertanya tentang program poros maritim dunia, tapi belum tampak," kata Wakil Ketua Komisi IV Herman Khaeron menanggapi program 100 hari kerja Jokowi-JK, di Kompleks Parlemen, Selasa (27/1/2015).
Pada kampanye Pemilu Presiden 2014 lalu, Jokowi secara masif memperkenalkan visinya tersebut. Bahkan, ketika pidato pelantikan sebagai Kepala Negara, ia menegaskan bahwa bangsa Indonesia sudah telah terlalu lama memunggungi laut, samudra, selat dan teluk. Sebagai negara maritim, Jokowi ingin menjadikan samudra, laut, selat dan teluk sebagai masa depan peradaban bangsa.
Herman mengatakan, sebagai koordinator, Kemenko Kemaritiman saat ini jauh lebih sibuk membenahi struktur organisasinya daripada mengurus persoalan maritim. Kondisi ini tentu jauh berbeda jika dibandingkan dengan kementerian lain yang berada di bawah koordinasinya, seperti Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).
Menurut Herman, KKP jauh lebih terlihat kinerjanya meski masih sebatas fokus pada peningkatan efisiensi dan hasil tangkap dari sektor perikanan. Wakil Ketua Fraksi Demokrat itu juga memuji kinerja Menteri Susi Pudjiastuti dalam memimpin KKP. Susi dinilai memiliki kelebihan dalam hal kepemimpinan dan merealisasikan berbagai program KKP. Hal itu terbukti dari sejumlah program unggulan yang diciptakan Susi dalam mendukung Jokowi mewujudkan poros maritim dunia. Meski pun realisasi atas kebijakan-kebijakan itu belum terlalu terlihat.
"Dia membuat program unggulan baru seperti di bidang perikanan tangkap. Dia buat pembenahan, pemberantasan illegal fishing, moratorium perizinan, hingga verifikasi ulang terhadap krostonase," ujarnya.
Susi dan efek gentar untuk negara lain
Ketegasan Susi dalam memimpin kementeriannya dinilai perlu dicontoh oleh kementerian lain. Di saat kementerian lain masih ragu untuk menegakkan kedaulatan NKRI, Susi justru secara tegas memerintahkan agar kapal nelayan asing yang masuk perairan Indonesia ditembak.
"Itu tak pernah terjadi dalam pemerintahan sebelumnya. Itu menampilkan efek gentar yang dirasa negara lain," ujar Wakil Ketua Komisi I, Tantowi Yahya.
Tak hanya itu, ketegasan Susi juga terlihat saat ia memerintahkan untuk membakar sejumlah kapal nelayan pencuri ikan dari negara asing. Menurut Tantowi, kebijakan yang direalisasikan Susi ini secara tidak langsung memberikan kesan kepada negara sahabat bahwa Indonesia tidak lagi memberikan toleransi kepada para pelaku illegal fishing.
"Saya setelah Susi bakar beberapa kapal asing, sempat ke Vietnam, Thailand, dan Tiongkok. Secara eksplisit anggota Dewan di sana, DPR-nya pertanyakan hal itu. Tapi mereka tidak protes, justru mereka dapat peringatan besar agar tidak main-main dengan wilayah Indonesia, itu sesuatu yang baik," katanya.