 |
Kedaulatan Pangan | Pengelolaan Subsidi Diserahkan Langsung ke Petani
BOGOR – Sektor pertanian harus dijauhkan dari kepentingan politisi. Kementerian Pertanian (Kementan) pun harus bersih dari orang-orang partai politik, terutama menterinya. Pertanian jangan dipolitisasi agar kebijakan yang ada benar-benar berpihak pada petani.
"Jangan main-main untuk urusan pertanian. Jauhkan politisasi dari Kementerian Pertanian. Jangan pilih menteri pertanian dari parpol. Jangan sandera kepentingan petani untuk kepentingan politik," kata peserta konvensi calon presiden dari Partai Demokrat, Ali Masykur Musa, dalam dialog kebangsaan di kampus Institut Pertanian Bogor, Jawa Barat, Sabtu (8/3).
Dengan tidak adanya politisasi di Kementan, dia yakin jalan menuju kedaulatan pangan bisa segera terwujud. Ali menambahkan langkah lain yang patut ditempuh untuk mencapai ketahanan pangan adalah memberi subsidi besar kepada sektor pertanian.
Saat ini, subsidi untuk sektor pertanian hanya 20 triliun rupiah untuk mencukupi kebutuhan sekitar 40 juta petani. Bandingkan dengan subsidi bahan bakar minyak yang mencapai 300 triliun rupiah. "Subsidi di sektor pertanian harus ditingkatkan hingga tiga kali lipat agar Indonesia bisa segera mencapai swasembada pangan," katanya.
Ali juga menawarkan agar cara memberi subsidi ke petani harus diubah. "Harus by name dan by address. Subsidi harus dikelola langsung oleh rakyat," katanya. Selain itu, petani harus mendapatkan lahan garapan minimal 3 hektare dan melakukan ekstensifikasi pertanian di luar Jawa. Saat ini, petani banyak terfokus di Pulau Jawa, dan rata-rata hanya kebagian lahan 0,3 hektare.
Persoalan Serius
Rektor IPB, Herry Suhardianto, mengatakan persoalan pangan saat ini sudah sangat serius. "Kita tak boleh lagi main-main dengan pertanian. Jika terjadi gagal panen, sebanyak 240 juta jiwa rakyat Indonesia akan kelaparan. Kita juga tak mungkin bisa mengimpor untuk memenuhi semua kebutuhan itu," katanya.
Herry mengatakan petani merupakan pahlawan ketahanan pangan yang selama ini telah menjaga keutuhan bangsa. Dia juga berharap tak ada politisasi terhadap mereka, apalagi hingga saat ini petani terpuruk. "Bahkan saat ini impor komoditas semakin banyak," katanya.
Gubernur Sulawesi Selatan, Syahrul Yasin Limpo, menambahkan sektor pertanian harus menjadi jawaban bagi kemandirian bangsa ke depan. "Pengembangan pertanian harus disertai riset dan manufaktur yang cukup," katanya. (nsf/N-1)