- Presiden terpilih Joko Widodo, wakil presiden terpilih Jusuf Kalla, beserta Ketua MPR Zulkifli Hasan, seusai mengikuti geladi bersih di Gedung MPR, Sabtu (18/10/2014).
JAKARTA, KOMPAS.com, Joko Widodo (Jokowi) dan Jusuf Kalla (JK) dilantik sebagai presiden dan wakil presiden Indonesia. Sebanyak 237,6 juta penduduk Indonesia menitipkan harapan ke pemimpin baru.
Banyak janji yang telah dilontarkan Jokowi-JK saat pemilu presiden. Ini jelas butuh pembuktian. Apalagi, rekam dan jejak janji itu tercatat dengan baik di benak ratusan juta orang.
Masalahnya: tak mudah bagi Jokowi-JK memenuhi janjinya. Kocek negara di APBN Perubahan 2014 dan APBN 2015 mengalami tekanan hebat, akibat penerimaan negara yang seret dan alokasi pos belanja negara yang tidak efesien. Ini masih ditambah ancaman global.
Meskipun bagitu, sejumlah pengusaha besar dan kecil berharap Jokowi-JK bisa mengatasi berbagai tantangan ekonomi ke depan, sekaligus memihak ke mereka. "Kami tahu Jokowi lahir dari bawah, kami berharap dia bisa bekerja dan memihak kami," ujar Aip Syarifuddin, Ketua Umum Gabungan Koperasi Produsen Tahu Tempe Indonesia penuh harap.
Ketua Umum Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) Ade Sudrajat menyadari Jokowi memiliki setumpuk permasalahan yang harus segera diatasi agar Indonesia bisa menjadi bangsa besar.
"Pemerintahan baru di bawah komando Jokowi harus berani, tegas, mau mengambil risiko. termasuk tidak populer dalam menyelesaikan permasalahan ke depan," kata Ade. Selamat bekerja. Ingat, pesta itu segera usai.
Janji Jokowi-JK Saat Pilpres
1. Meningkatkan profesionalisme, menaikkan gaji dan kesejahteraan PNS, TNI, dan Polri secara bertahap selama lima tahun. Termasuk program remunerasi PNS di tingkat pusat dan diperluas ke daerah. Di APBN-P 2014, anggaran belanja pegawai pemerintah pusat mencapai sekitar Rp 276,7 triliun.
2. Mensejahterakan desa dengan dana Rp 1,4 miliar tiap desa dan menjadikan perangkat desa jadi PNS. Dengan asumsi jumlah desa 79.702 (pada 2012), total anggaran tiap tahun capai Rp 111,58 triliun.
3. Meningkatkan anggaran penanggulangan kemiskinan termasuk subsidi Rp 1 juta tiap bulan untuk keluarga prasejahtera, sepanjang pertumbuhan ekonomi di atas 7%. Dengan jumlah orang miskin 28,28 juta diperlukan dana minimal sekitar Rp 28,28 triliun untuk program tersebut.
4. Program kepemilikan tanah pertanian 4,5 juta kepala keluarga. Pembangunan/perbaikan irigasi di 3 juta hektare (ha) sawah, 25 bendungan, 1 juta hektare lahan pertanian baru di luar Jawa. Pendirian bank petani dan UMKM serta penguatan Bulog.
5. Perbaikan 5.000 pasar tradisional, membangun pelelangan, penyimpanan dan pengelolaan ikan.
6. Menurunkan pengangguran dengan menciptakan 10 juta lapangan kerja baru selama lima tahun. Bantuan dana Rp 10 juta per tahun untuk UMKM/koperasi. Mendorong, memperkuat dan mempromosikan industri kreatif sebagai upaya mempercepat laju pertumbuhan ekonomi. Dengan jumlah UMKM 56,5 juta dan koperasi 200.808 butuh dana Rp 56,7 triliun bagi program ini.
7. Layanan kesehatan gratis rawat jalan/inap dengan Kartu Indonesia Sehat, pembangunan 6.000 puskesmas dengan fasilitas rawat inap. Di 2014 ini, dana Rp 19,93 triliun Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Penerima bantuan BPJS Kesehatan 86,4 juta dan belum masuk PBI diprediksi 1,7 juta.
8. Membantu meningkatkan mutu pendidikan pesantren dan gurunya.
9. Mewujudkan pendidikan warga termasuk petani, nelayan, buruh, termasuk disabilitas dan elemen masyarakat lewat Kartu Indonesia Pintar. (Agus Triyono, Asep Munazat Zatnika, Benedictus Bina Naratama, Dikky Setiawan, Margareta Engge Kharismawati, Noverius Laoli)