 |
Bogor -Presiden dan wakil presiden terpilih Joko Widodo-Jusuf Kalla (Jokowi-JK) berencana mengurangi subsidi bahan bakar minyak (BBM) untuk dialihkan ke program-program yang produktif. Tak hanya BBM, Jokowi juga akan mereformasi subsidi lain misalnya beras untuk masyarakat miskin (raskin).
Menurut Rini Soemarno, Kepala Staf Tim Transisi Jokowi-JK, mengatakan subsidi memang perlu diubah karena dananya sangat besar. Untuk 2014 dan 2015, total subsidi mencapai lebih dari Rp 300 triliun per tahun.
"Kita selama ini harus melihat bahwa dana untuk subsidi itu besar sekali," kata Rini di Kebun Raya Cibodas, Bogor, Selasa (30/9/2014).
Tim Transisi Jokowi-JK, lanjut Rini, kini tengah mengkaji berbagai subsidi yang diberikan pemerintah. Salah satu yang menjadi perhatian adalah raskin.
Pemberian raskin memang kerap bermasalah. Bahkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) pernah menyatakan bahwa program ini tidak tepat sasaran.
"Kita tidak lagi mau memberikan dalam bentuk beras tapi kita lebih ke targetted itu di mana. Kita bekerja sama dengan TNP2K (Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan), sehingga lebih jelas," kata Rini.
Nantinya, tambah Rini, subsidi kepada masyarakat miskin dibarengi dengan upaya pengenalan terhadap layanan jasa keuangan. "Transaksinya dilakukan melalui apakah itu ATM, e-Money, jadi supaya kita bisa meningkatkan keterlibatan masyarakat untuk mempergunakan pelayanan perbankan," tuturnya.
Metode ini, menurut Rini, sangat cocok dengan karakteristik Jokowi. "Seperti yang Pak Jokowi selalu tekankan, itu semua menggunakan electronic. E-government, e-process, semua transparan," katanya.
Pola subsidi ini, demikian Rini, akan melibatkan pemerintah daerah. "Kita inginnya secepatnya, karena jumlahnya kan besar. Mau tidak mau bekerja sama dengan pemda," sebutnya. (hds/hen)