 |
| Aktivis yang tergabung dalam Lingkar Studi Mahasiswa berunjuk rasa di Jalan Pahlawan, Kota Semarang, Jawa Tengah, Jumat (2/11/2012). Mereka menuntut kepada pemerintah agar segera menuntaskan polemik RUU Kamnas yang dikhawatirkan akan memasung demokrasi. |
JAKARTA, KOMPAS.com - Indeks demokrasi Indonesia masih berada pada taraf relatif rendah. Berdasarkan hasil survei Lembaga Penelitian Psikologi (LPPsi) Universitas Indonesia, indeks demokrasi di Indonesia hanya mendapat skor 61 dari skala 100.
"Skor 61 ini masuk dalam kategori agak demokratis," kata Kepala LPPsi Universitas Indonesia, Bagus Takwin, saat memaparkan hasil surveinya di Jakarta, Kamis (8/5/2014).
Bagus memaparkan, skor tersebut relatif rendah karena masih banyak komponen sistem demokrasi atau lembaga demokrasi yang dinilai buruk atau sangat buruk. Penilaian buruk itu disematkan pada mayoritas sistem atau lembaga demokrasi di Indonesia.
Berdasarkan hasil survei di 30 provinsi di Indonesia, warga yang menjadi responden menganggap sistem demokrasi di Indonesia belum berfungsi dan belum memberikan efek berarti. Dengan demikian, kualitas demokrasi di Indonesia belum dapat mengantarkan warga pada tujuan yang dipilihnya.
"Demokrasi yang berlangsung di Indonesia masih sebatas usaha untuk melengkapi komponen sistem demokrasi. Dilihat dari aspek prosedural pun, demokrasi di Indonesia masih belum berjalan optimal," ujarnya.
Dari survei yang dilakukan di akhir 2013 itu terungkap bahwa 20 persen provinsi masuk dalam kategori demokratis, yakni Sulawesi Selatan, Kalimantan Timur, Kalimantan Barat, Maluku, Sulawesi Utara, dan Lampung. Sementara itu, 60 persen provinsi lain masuk dalam kategori cukup demokratis, yaitu Kalimantan Selatan, Sulawesi Tengah, NTB, Jawa Barat, Papua, Sumatera Selatan, Babel, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Aceh, Jambi, DI Yogyakarta, Kalimantan Tengah, Jawa Tengah, Sulawesi Utara, Bengkulu, Banten, dan Kepulauan Riau.
"Sisanya 20 persen provinsi masuk dalam kategori kurang demokratis, yaitu Jawa Timur, NTT, Bali, Riau, Papua, dan DKI Jakarta," kata Bagus.
Survei tersebut melibatkan 2.367 responden dari 30 provinsi di Indonesia. Survei dilakukan melalui kuisioner dengan menggunakan teknik multistage random sampling dan tingkat kepercayaan 95 persen dan sampling error 1,98 persen.
Secara umum, warga yang menjadi responden menilai keberadaan dan kualitas komponen sistem demokratis yang paling tinggi adalah pelaksanaan pilkada secara teratur, kerukunan umat beragama, dan kebebasan beragama. Nilai rendah diberikan responden pada persaingan sehat di pemerintahan, akses menyampaikan pendapat, dan keterlibatan warga dalam mengawasi pemerintah.