TV
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Wakil Ketua DPR Fahri Hamzahmenanggapi sebaris kalimat dalam pidato Presiden Joko Widodo.
Dalam pengukuhan pengurus DPP Hanura di Bogor, Jawa Barat, kemarin, Jokowi mengatakan bahwa demokrasi di Indonesia sudah kebablasan.
Tanggapan Fahri dilontarkan melalui akun jejaring sosial Twitter yang dikelolanya @FahriHamzah, Rabu (22/2/2017).
Berikut 32 cuitan Fahri tersebut seperti dirangkum oleh TRIBUNNEWS, Kamis (23/2/2017):
1. Saya tertarik membahas soal demokrasi dan kebablasan sebagai kajian netral. #Demokrasi
2. Nanti saya mohon ditanggapi oleh mereka yang mungkin terlibat menulis pidato presiden tadi pagi #Demokrasi
3. Atau mereka yang sepakat dengan presiden soal demokrasi kebablasan. #Demokrasi
4. Kalimat presiden @jokowi pagi ini mengandung kontradiksi makna. Contradictio in terminis.
5. Demokrasi secara konsepsional justru tidak ekstrem yang sepadan dengan kebablasan.
6. Otoritarian itu ekstrem dan demokrasi itu moderat. Konsep kekuasaan yang ekstrem sudah kita tolak. #demokrasi
7. Demokrasi itu bukan kebebasan tetapi kebebasan itu salah satu sisi dari demokrasi. #Demokrasi
8. Demokrasi.memiliki dua.sisi dan selain kebebasan, di sisi yang lain ada rule of law. #Demokrasi
9. Jadi.keseimbangan itu tercipta karena kendaraan. Yang .bernama #demokrasi memiliki 2 roda penyeimbang.
10. Kebebasan.di satu sisi dan.hukum di sisi lain. Jika.keduanya berfungsi sempurna maka kendaraan berjalan lancar.
11. Jadi yang bisa kebablasan itu adalah salah satunya; kebebasan atau regulasi. #demokrasi
12. Presiden menyandingkan dua kata yang kontradiktif. Demokrasi dan kebablasan tidak bisa disandingkan.
13. Maka, mungkin saja datang dari pengertian yang kurang pas akan.makna demokrasi.
14. Dugaan saya, sebetulnya yang dimaksudkan kebablasan oleh presiden adalah kebebasan bukan #Demokrasi.
15. Regulasi juga bisa kebablasan..ada.yang disebut overregulated. Sehingga kebebasan terkunci. #Demokrasi
16. Atau dalam.kasus.kita akhirnya demokrasi pincang karena Publik terlalu bebas tapi hukum lemah. #Demokrasi
17. Saya kira inilah yang dikeluhkan presiden tapi keluhan itu tidak boleh.menjadi milik presiden. #demokrasi
18. Karena ibarat kendaraan, #demokrasi ini dikendarai oleh presiden. Dia tidak punya hak.mengeluh.
19. Kalau roda kebebasan itu kebablasan maka bukan kebebasan itu yang diancam tapi hukum ditegakkan. #demokrasi
20. Tapi.kalau.regilasi terlalu dominan dan kebebasan.terancam.sekali lagi bukan kebebasan yang dikempeskan.hukum harus diadilkan.
21. Hukum.dan.keadilan adalah indikator kerja.pemerintah tetapi kebebasan adalah nafas rakyat yang tidak bisa.dikekang.
22. Demokrasi percaya pada kebaikan.umum dan.kedewasaan rakyat. Rakyat punya.mekanisme natural.
23. Tetapi hukum dan.keadilan yang gagal ditegakkan itulah alat perusak demokrasi yang sesungguhnya.
24. Inilah nalar demokrasi yang gagal dipahami oleh pemerintah.sekarang.
25. Dengan segala maaf saya berkesimpulan bahwa rakyat bukan.masalah tapi pengurus negara yang bermasalah.
26. Kalau.konsepsi dasar ini gagal dipahami maka rusaklah semuanya.27. Marilah perbaiki pemahaman kita pada konsepsi. Jangan banyak.mengeluh. apalagi keluhkan.rakyat.
28. Keluhkanlah negara dan.pemerintahnya sebab merekalah yang digaji dan dijamin hidupnya.#demokrasi
29. Lepaskan rakyat dengan. Kebebasan yang ada. Nanti jalan.akan ditemukan sendiri. Tugas .negara menjaga hukum.
30. Menarik bahwa kata hukum berasal dari bahasa arab yang sama asal katanya dengan hukumah yg bermakna pemerintahan.
31. Jadi ruh pemerintahan atau hukumah adalah hukum. Kalau hukumnya mati maka matilah negara. #demokrasi
32. Demikianlah jalan kita ke depan. Sang sopir jangan gelisah. Maju terus. #demokrasi
Demokrasi kebablasan
Presiden Joko Widodo mengaku akhir-akhir ini banyak yang bertanya kepadanya mengenai sistem demokrasi di Indonesia.
Hal tersebut disampaikan Jokowi saat berpidato dalam pengukuhan pengurus DPP Hanura di Sentul, Bogor, Jawa Barat, Rabu (22/2/2017).
"Banyak yang bertanya pada saya, apa demokrasi kita keablasan? Saya jawab ya, demokrasi kita sudah kebablasan," kata Jokowi.
Jokowi mengatakan, demokrasi yang kebablasan itu membuka peluang artikulasi politik yang ekstrim seperti liberalisme, radikalisme, fundamentalisme, sekterianisme, terorisme, serta ajaran-ajaran yang bertentangan dengan ideologi Pancasila.
"Penyimpangan praktik itu mengambil bentuk nyata seperti kita lihat belakangan ini, politisasi SARA seperti yang disampaikan Pak OSO, saling memaki dan menghujat kalau diteruskan bisa menjurus pada memecah belah bangsa kita," ucap Jokowi.
Jokowi mengatakan, kunci menghadapi demokrasi yang kebablasan ini adalah penegakan hukum.
Ia meminta aparat hukum bertindak tegas terhadap setiap pelanggaran yang terjadi.